JAKARTA – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Asep N. Mulyana, menerima kunjungan audiensi dan silaturahmi dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, yang didampingi para direktur jenderal serta pejabat utama Kementerian ESDM di Kantor Wakil Jaksa Agung, Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Kunjungan tersebut diawali dengan penyampaian ucapan selamat dari Wakil Menteri ESDM atas pelantikan Asep N. Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung RI. Selain itu, pertemuan dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi strategis dan sinergi antarinstansi dalam mengawal pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Asep N. Mulyana menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dialog yang berlangsung. Menurutnya, diskusi membahas berbagai isu aktual yang dihadapi sektor ESDM dan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam penyelesaiannya.
“Hari ini kami kedatangan tamu istimewa, Pak Wamen ESDM beserta para Dirjen dan pejabat di Kementerian ESDM untuk mengucapkan selamat atas pelantikan saya sebagai Wakil Jaksa Agung sekaligus bersilaturahmi. Dalam diskusi tadi banyak isu-isu aktual yang dibahas bersama,” ujar Asep.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa Kementerian ESDM membutuhkan koordinasi yang erat dengan Kejaksaan Agung, khususnya dalam aspek pendampingan hukum dan kepastian tata kelola untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional.
Menurutnya, kolaborasi yang baik akan membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Kami berharap dengan koordinasi yang baik bersama Kejaksaan Agung, seluruh persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan yang diperlukan dapat terlaksana dengan baik,” kata Yuliot.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM dalam mendukung tata kelola sektor energi yang transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. (bc/isl)