MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pengawasan keamanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat penerima manfaat.
Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi saat mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah secara virtual melalui Command Center Kantor Wali Kota Medan, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, serta para kepala daerah dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) MBG dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya dalam memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar keamanan pangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Erfin mengatakan, Pemko Medan berkomitmen mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keamanan dan kualitas pangan harus menjadi perhatian utama demi menjaga kesehatan serta memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan keamanan pangan dan kualitas pelayanan bagi seluruh penerima manfaat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG. Program prioritas Presiden RI tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Tito mengingatkan para kepala daerah agar memanfaatkan pelaksanaan program MBG untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperkuat ekonomi sirkular, membuka lapangan kerja, serta membantu mengendalikan inflasi.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa besarnya skala pelaksanaan program MBG harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan yang konsisten.
Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara BGN, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah keamanan pangan. Sudaryono menyebut pemeriksaan higiene dan sanitasi di SPPG membutuhkan keterlibatan dinas kesehatan dan puskesmas agar makanan yang disediakan benar-benar aman untuk dikonsumsi.
Ia juga menekankan pentingnya langkah pencegahan terhadap kasus keracunan maupun gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan dari program MBG. Pengawasan harus diperkuat agar program yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan mendukung tumbuh kembang anak tidak justru menimbulkan risiko kesehatan.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Sudaryono mendorong koordinasi dan evaluasi secara rutin antara BGN, Kementerian Dalam Negeri, serta Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pertemuan berkala tersebut diharapkan menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan di lapangan, memperbarui informasi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan secara bersama-sama.
Melalui pengawasan yang terkoordinasi dan evaluasi berkelanjutan, pelaksanaan program MBG diharapkan semakin berkualitas, aman, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat. (r/isl)