SIGI – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong optimalisasi pengelolaan dan peningkatan produktivitas lahan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang kini mencapai 163.000 hektare. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar kawasan hutan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), Kabupaten Sigi, Sabtu (14/11/2026).
Lima SK tersebut mencakup total kawasan seluas 3.238 hektare yang diperuntukkan bagi 309 kepala keluarga (KK) di dua kabupaten.
“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” ujar Raja Juli.
Menurutnya, perluasan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat merupakan wujud nyata political will atau kemauan politik Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara legal.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial,” tuturnya.
Meski demikian, Raja Juli menegaskan bahwa pemberian akses legal saja belum cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan lahan yang telah diberikan dapat dikelola secara optimal dan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu upaya yang didorong adalah pengembangan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi dengan mempertimbangkan karakteristik serta kesesuaian kondisi tanah di masing-masing wilayah.
“Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan secara masif, seperti durian, pala, dan alpukat. Pemilihan jenis tanaman tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi lahan agar hasil pengelolaannya dapat memberikan manfaat maksimal.
“Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat,” tambahnya.
Raja Juli optimistis pengelolaan perhutanan sosial secara produktif dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan keluarga di sekitar kawasan hutan, program tersebut juga diharapkan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Lebih jauh, optimalisasi lahan perhutanan sosial juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan komoditas produktif berbasis potensi lokal.
“Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Raja Juli. (bc/isl)