MAKASSAR — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia telah terdata dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026.
Pemerintah mengembangkan Perlinsos Digital sebagai upaya meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar Saifullah Yusuf saat meluncurkan Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai basis data untuk membangun data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Data tersebut antara lain berasal dari administrasi kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.
Integrasi berbagai sumber data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan penerima bantuan secara lebih tepat sekaligus mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos.
Melalui Perlinsos Digital, kata Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul, masyarakat juga diberi ruang untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.
Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat menjadi Agen Perlinsos. Mereka dapat berasal dari ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.
“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” katanya.
Selain mekanisme registrasi ulang, Perlinsos Digital dilengkapi fitur pengusulan dan sanggahan data. Sistem tersebut juga menggunakan teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk membantu memverifikasi identitas penerima bantuan.
“Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” ujar Gus Ipul.
Ia mengatakan digitalisasi penyaluran bansos sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah itu, sistem diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Kota Makassar.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. (r/isl)