JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa penggunaan vape, termasuk aktivitas produksi dan perdagangan, hukumnya haram.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak buruk rokok elektrik terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Fatwa yang ditandatangani pada 6 November 2026 di Jakarta itu ditandatangani Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Dokumen tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dalam pertimbangannya, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan dengan kandungan antara lain nikotin, gliserin, dan bahan perasa sehingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup penggunanya.
MUI menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Tidak hanya mengatur hukum penggunaan, fatwa tersebut juga secara tegas mencakup aktivitas penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape.
Dalam ketentuan hukum fatwa itu disebutkan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Demikian pula memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Prof Niam.
Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Prof Niam berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan tersebut.
Menurutnya, penetapan fatwa ini merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, terutama dalam menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan vape untuk peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.
MUI berharap fatwa tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik serta mendorong tumbuhnya kesadaran bersama untuk menjaga kesehatan dan keselamatan generasi mendatang. (r/isl)