MEDAN – Pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan kabar gembira untuk masyarakat Indonesia, terutama bagi para orang tua yang saat ini putra putrinya yang akan dan telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Respon positif pun dilontarkan berbagai kalangan, salah satunya politisi PSI, HM. Nezar Djoeli.
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut ini mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan kepada Presiden Joko widodo (Jokowi) atas perhatiannya kepada dunia pendidikan.
“Saya sangat menyesali atas rencana kenaikan yang tanpa kajian-kajian khusus terhadap kemampuan keuangan dari orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi negeri,” ucap Nezar.
Menurutnya, rencana kenaikan UKT sebesar 300 hingga 400 persen sebelumnya, merupakan proses-proses pembodohan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terhadap pembangunan generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
“Hal ini harus menjadi catatan bagi Pak Presiden atas kinerja menterinya yang memang tidak melakukan kajian-kajian yang strategis, langsung membuat keputusan yang tidak masuk akal dan tidak logic, bertentangan dengan undang-undang. Dimana undang-undang mengisyaratkan kalau pendidikan itu ditampung di APBD maupun APBN sebesar 20 persen, tapi kenapa masih harus memberatkan rakyat terhadap kenaikan-kenaikan biaya tersebut,” urainya.
Lanjut Nezar, “Ini juga harus menjadi catatan untuk pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran kedepan, agar menteri-menteri yang memangn tidak memiliki perhatian terhadap
kebijakan kewenangannya dalam memutuskan, hendaknya tidak perlu dimasukkan dalam kabinet. Karena ini akan menyandera kinerja Pak Presiden dan Wakil Presiden, yang
seolah-olah datangnya ide-ide tersebut dari pemimpin tertinggi di negeri ini.”
Dengan tegas pula Nezar menyatakan, setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
“Tentu kita berharap tahun depan pun tak terjadi kenaikan UKT,” tutupnya.(Bj)