PALU – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Presiden menilai, melimpahnya sumber daya alam Indonesia harus dikelola secara optimal sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa sendiri.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Presiden.
Kepala Negara menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara hasilnya justru dibawa ke luar negeri dan tidak memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
Presiden mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan milik rakyat yang harus dikelola untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegasnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus memperbaiki berbagai sistem yang dinilai keliru, termasuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan tertentu yang menghambat upaya penyelamatan kekayaan negara.
Menurutnya, pembenahan tersebut bertujuan menghapus kemiskinan dan kelaparan serta memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil kekayaan bangsanya.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyebut pembenahan sistem politik juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan perbaikan tata kelola ekonomi nasional. Ia mengajak para pemimpin politik untuk memiliki keberanian melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Menurut Prabowo, prinsip ekonomi kekeluargaan merupakan amanat para pendiri bangsa yang harus dipertahankan dan diwujudkan dalam kebijakan pengelolaan perekonomian nasional.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Presiden menginstruksikan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan kegiatan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara.
Ia bahkan menegaskan bahwa minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan harus dinikmati negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.
Selain sektor pertambangan, Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan kegiatan ekspor guna mencegah manipulasi laporan yang berpotensi merugikan negara.
Pemerintah, kata Presiden, akan menerapkan mekanisme satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk agar seluruh komoditas ekspor tercatat sesuai dengan jumlah sebenarnya. Dengan demikian, pengawasan terhadap arus keluar kekayaan nasional dapat dilakukan secara lebih transparan dan optimal.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Presiden Prabowo. (r/isl)