JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Dalam laporannya kepada Presiden, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa Rakornas TPAKD mendukung agenda Asta Cita, khususnya pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan literasi dan inklusi keuangan terus dipantau melalui survei nasional yang diselenggarakan OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian inklusi keuangan itu disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai terbentuknya TPAKD di seluruh wilayah Indonesia pada akhir 2024 sebagai pencapaian kelembagaan yang patut diapresiasi.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Presiden Prabowo turut menyoroti keterlibatan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari beragam sektor, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut menggambarkan upaya perluasan akses keuangan yang menyasar masyarakat dari beragam latar belakang pekerjaan dan kegiatan ekonomi.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan, TPAKD diharapkan terus mendorong perluasan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (r/isl)