JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola aset negara sekaligus memastikan BUMN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prabowo menyampaikan, dari total 1.074 BUMN, pemerintah telah melakukan konsolidasi dan penutupan sejumlah perusahaan. Hingga 22 Oktober 2026, jumlah perusahaan yang telah dikonsolidasikan atau ditutup mencapai sekitar 364. Pemerintah juga menargetkan penutupan hingga 700 perusahaan sampai Desember mendatang, sebagaimana disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” tegas Prabowo.
Menurut Kepala Negara, pembenahan BUMN merupakan bagian dari upaya mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai perbaikan tata kelola ekonomi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses, keberanian, dan konsistensi.
“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke Pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti peningkatan kinerja sejumlah BUMN setelah dilakukan pembenahan. Ia menyebut beberapa perusahaan yang sebelumnya terus merugi kini mampu menghasilkan keuntungan, bahkan mencatat peningkatan hingga 200 persen, 300 persen, dan 900 persen.
Prabowo menegaskan bahwa efisiensi menjadi salah satu prioritas pemerintah agar perusahaan milik negara dikelola secara profesional, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” ungkapnya.
Prabowo Minta Perusahaan Pelanggar Konsesi Ditindak Tegas
Selain membenahi BUMN, Prabowo menekankan pentingnya penegakan aturan terhadap perusahaan pemegang konsesi yang melakukan pelanggaran, terutama terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden menyinggung adanya perusahaan yang disebut berulang kali melanggar ketentuan dalam pengelolaan konsesi. Ia meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin apabila pelanggaran terbukti.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, tiga kali, empat kali. Melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau dua kali melanggar cabut aja,” tegasnya.
Prabowo menilai pengelolaan sumber daya alam harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa pemberian konsesi tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk mengabaikan kewajiban maupun merugikan kepentingan nasional.
Dorong Generasi Muda Indonesia Kelola Sumber Daya Alam
Lebih lanjut, Presiden mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan perkebunan dan sektor usaha lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Ia meminta para gubernur, bupati, serta perguruan tinggi untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi untuk mengelola usaha secara profesional.
“Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita. Edukasi penting. Para gubernur, para bupati, edukasi. Harus kita ajarkan rakyat kita,” pungkas Prabowo.
Melalui pembenahan BUMN, penegakan aturan terhadap pemegang konsesi, serta penguatan kompetensi generasi muda, pemerintah mendorong pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Presiden menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional harus diarahkan untuk memperkuat perekonomian sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. (r/isl)