JAKARTA — Fenomena banyaknya sekolah negeri yang kekurangan bahkan tidak mendapatkan murid baru di berbagai daerah pada tahun ajaran baru menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera mengevaluasi dan menata ulang peta layanan pendidikan dasar secara nasional.
Menurut Puan, maraknya kursi kosong di sekolah-sekolah negeri harus dijadikan alarm serius bagi negara untuk membongkar penyebab utama di balik fenomena ini, alih-alih langsung mengambil tindakan serampangan.
“Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, ataukah hanya berupa kasuistik di beberapa daerah? Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan ini menilai bahwa kosongnya bangku sekolah negeri dapat dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa di antaranya meliputi penurunan jumlah anak usia sekolah, pergeseran atau perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan permukiman warga, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan di sekolah negeri.
Oleh karena itu, Puan menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menerapkan satu kebijakan yang seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia. Karakteristik setiap daerah yang berbeda menuntut solusi yang spesifik agar hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tetap terjamin.
Dorong Pemetaan Nasional Berbasis Desa dan Kecamatan
Sebagai langkah jangka panjang, Puan mendorong pemerintah agar segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan. Peta tersebut hendaknya mengintegrasikan berbagai data krusial, mulai dari jumlah anak usia sekolah, tren angka kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, hingga proyeksi penduduk untuk setidaknya 10 tahun ke depan.
Data komprehensif ini nantinya dapat dijadikan landasan kuat bagi pemerintah dalam menentukan langkah strategis, seperti merevitalisasi sekolah, mengembangkannya menjadi sekolah rujukan, menggabungkan (merger) sekolah yang sepi, atau tetap mempertahankannya karena memiliki peran krusial bagi akses pendidikan di wilayah tertentu.
“Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya akses transportasi sekolah yang aman,” tegasnya.
Pentingnya Transformasi Mutu Pendidikan
Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah dinilai dari seberapa banyak sekolah yang berhasil digabung, melainkan bagaimana memastikan setiap anak memiliki akses yang mudah terhadap pendidikan dasar yang bermutu.
Pemerintah juga didorong untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman guna menarik kembali minat orang tua calon siswa. Menurutnya, negara tidak bisa memaksa masyarakat untuk memilih sekolah negeri tanpa memastikan fasilitas dan kualitas layanan tersebut benar-benar dapat dipercaya dan diandalkan oleh keluarga. (r/isl)