SURABAYA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan kritik tajam terhadap praktik politik Indonesia yang dinilainya selama lebih dari 15 tahun terjebak dalam orientasi survei elektabilitas dan pencitraan.
Menurut Cak Imin, kondisi tersebut telah membuat partai politik lebih mengutamakan popularitas dan peluang kemenangan elektoral dibandingkan kualitas kepemimpinan, kapasitas, serta gagasan untuk membangun bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad, Surabaya, Kamis (19/11) malam.
“Hidup partai itu hanya bergantung pada dua hal, yang pertama survei, yang kedua pencitraan,” kata Cak Imin.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut bahkan mengingatkan kembali fenomena politik pencitraan yang pernah menjadi perhatian publik, yakni peristiwa masuk gorong-gorong yang menurutnya mampu mendongkrak popularitas seorang tokoh politik.
“Masuk gorong-gorong aja bisa jadi presiden. Itu pencitraan kok. Bahkan, kita itu ngusung presiden lihat surveinya, bukan lihat kualitas orangnya. Ngusung bupati sampai sekarang itu, goblok enggak penting, sing penting surveinya. Yang kedua menangnya. Itu sudah hipnotis lebih dari 15 tahun,” ujarnya.
Cak Imin menilai ketergantungan terhadap survei dan pencitraan telah menciptakan ekosistem politik yang tidak sehat. Partai politik, kader, hingga simpatisan dinilai semakin terjebak dalam pola pikir yang mengukur keberhasilan politik semata-mata berdasarkan kemenangan dan jumlah kursi.
Biaya Politik Mahal Membuka Jalan bagi Oligarki
Selain persoalan pencitraan, Cak Imin menyoroti mahalnya biaya politik yang dinilai semakin membebani para kandidat dan partai politik.
Menurutnya, tingginya ongkos untuk menduduki jabatan politik membuat sebagian politisi lebih sibuk mencari sumber pendanaan agar bisa terpilih kembali daripada memikirkan cara memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kondisi tersebut, kata dia, membuka peluang semakin besarnya pengaruh pemodal dan oligarki dalam menentukan arah politik maupun kebijakan negara.
“Dari yang tua sampai yang muda ketika tahu realitas politik itu mahal, bukan berpikir cari otak untuk mencari jalan merombak keadaan tetapi otak yang muncul apa? ‘Kira-kira ngamen nang endi (di mana) yo supaya kepilih dadi (menjadi) DPR?’ Siap masuk menjadi cengkeraman oligarki. Sejak 15 tahun itulah oligarki mencengkeram dunia politik,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa ketika partai dan politisi bergantung pada kekuatan pemodal, independensi politik berpotensi melemah. Akibatnya, perjuangan politik yang semestinya berorientasi pada kepentingan rakyat dapat bergeser menjadi transaksi kepentingan.
Akui PKB Ikut Terjebak Orientasi Elektoral
Menariknya, Cak Imin juga secara terbuka mengakui bahwa PKB tidak sepenuhnya terbebas dari persoalan tersebut.
Ia menyebut partainya turut terjebak dalam orientasi elektoral dan perolehan kursi akibat tekanan sistem politik yang berkembang selama ini.
“Saking mencengkeramnya, termasuk PKB lah terus terang pikirannya elektoral sama jumlah kursi sehingga dikasih Undang-Undang Pesantren wis (sudah) puas. Syukuran terus gara-gara Undang-Undang Pesantren. Padahal undang-undangnya enggak pati (terlalu) penting asline karena enggak ada aspek pemberdayaan di situ,” ucapnya.
Cak Imin juga mengingatkan para pengurus dan kader PKB agar tidak memaksakan praktik politik uang hanya demi mengejar kemenangan, terlebih jika tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai.
“Kalau saya minta kepada pengurus juga harus berpikir terus. Pengurus PKB ini jangan sok kaya, padahal lu miskin. Berpikir elektoral dengan sogokan, tapi Anda sebetulnya nyogoknya pas-pasan juga. Nah, ini juga harus diobati,” tambahnya.
Dorong Restart Sistem Politik Bersama Prabowo
Sebagai jalan keluar, Cak Imin menyatakan dukungan terhadap gagasan penataan ulang atau restart sistem politik nasional yang juga dibicarakan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan PKB telah beberapa kali melakukan komunikasi dan diskusi dengan Presiden untuk membahas perubahan sistem politik, terutama dalam upaya menekan biaya pemilu agar lebih terjangkau.
Cak Imin berharap sistem politik Indonesia ke depan dapat mengembalikan semangat perjuangan dan cita-cita kolektif seperti yang pernah terasa pada Pemilu 1999, setelah era Reformasi 1998.
“Nah, akhirnya kita sadar sepenuhnya setelah Pak Prabowo melakukan restart dan sudah diskusi panjang soal perubahan sistem politik yang tidak mahal. Terakhir kita diskusi dengan presiden, PKB juga ikut diskusi dengan presiden bagaimana membangun sistem politik yang tidak mahal, kembali kepada pemilu tahun ’99 ada gairah dan cita-cita bersama, bukan lagi sekedar berbagi recehan,” pungkasnya.
Pernyataan Cak Imin tersebut menjadi sorotan karena tidak hanya mengkritik praktik politik nasional, tetapi juga merupakan pengakuan bahwa persoalan biaya politik, pencitraan, dan orientasi elektoral turut menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik, termasuk PKB sendiri.
Penataan ulang sistem politik diharapkan tidak sekadar mengubah mekanisme pemilu, tetapi juga mengembalikan substansi demokrasi sebagai ruang pertarungan gagasan, integritas, dan program untuk kesejahteraan rakyat. (bc/isl)
