JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya sejumlah usulan dari berbagai elemen masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan.
Usulan tersebut muncul menjelang dimulainya masa sidang DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Dasco mengatakan, aspirasi itu disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR dari berbagai fraksi.
“Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (9/11/2026).
Menurut Dasco, pihak-pihak tersebut menginginkan agar aspirasi yang disampaikan dapat dibahas melalui forum resmi sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku di DPR.
“Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” imbuhnya.
Pernyataan Dasco tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai berkembangnya wacana hak angket dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa hingga Senin (9/11/2026), usulan tersebut belum dibahas secara resmi dalam rapat pimpinan DPR melalui musyawarah lintas fraksi.
DPR, lanjutnya, masih menunggu salinan resmi dan lengkap putusan kasasi MA sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Nah oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” ujar Dasco.
Putusan Kasasi MA Jadi Sorotan
Polemik ini berkaitan dengan putusan kasasi MA tertanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Dalam perkara tersebut, penggugat Subhan Palal mengajukan empat petitum. Pertama, meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan.
Kedua, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, memerintahkan agar surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan kasasi MA.
Putusan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Perkembangan ini juga memunculkan kembali perdebatan mengenai aspek administrasi pencalonan Wakil Presiden serta kemungkinan tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional di DPR.
Meski demikian, wacana hak angket maupun pemakzulan masih berupa aspirasi yang disampaikan sejumlah pihak. Hingga Senin (9/11/2026), belum ada keputusan resmi DPR untuk memulai proses tersebut. (bc/isl)