JAKARTA – Korporasi PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) dituntut membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti sebesar Rp2,41 miliar dalam perkara dugaan korupsi suap proyek pembangunan perlintasan sebidang kereta api wilayah Jawa-Sumatera Tahun Anggaran 2022.
Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam surat tuntutannya, jaksa menyatakan PT KAPM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
“Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.
Selain pidana denda Rp200 juta, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.410.092.416.
Dari jumlah tersebut, jaksa memperhitungkan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401 sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.
Jaksa juga meminta agar terdapat konsekuensi hukum apabila PT KAPM tidak memenuhi kewajiban tersebut. Jika denda tidak dibayar, perusahaan dapat dikenai pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun. Sementara jika uang pengganti tidak dibayar, jaksa menuntut penutupan seluruh kegiatan perusahaan selama satu tahun.
Jaksa Ungkap Pertimbangan yang Memberatkan
Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap PT KAPM. Di antaranya, korporasi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, perbuatan korupsi tersebut dinilai dilakukan dengan kehendak aktif untuk memperoleh keuntungan di luar kewajaran.
Adapun hal yang meringankan, PT KAPM belum pernah dihukum pidana dan dinilai kooperatif selama proses persidangan.
Jaksa meyakini perbuatan korporasi tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
Diduga Berikan Suap untuk Memenangkan Proyek
Dalam perkara ini, PT KAPM sebelumnya didakwa memberikan suap dengan total Rp1,365 miliar kepada sejumlah pejabat dan pihak terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Suap tersebut diduga diberikan agar PT KAPM memperoleh paket pekerjaan pembangunan perlintasan sebidang kereta api wilayah Jawa-Sumatera Tahun Anggaran 2022.
Jaksa KPK Greafik Loserte saat membacakan surat dakwaan pada 7 September 2026 mengungkapkan, pemberian uang dilakukan melalui Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama PT KAPM tahun 2022 bersama Parjono yang menjabat Vice President PT KAPM pada periode yang sama.
Rinciannya, sebesar Rp1.125.000.000 diduga diberikan kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah. Sementara Rp240 juta lainnya diberikan kepada Hamdan, Edi Purnomo, dan Budi Prasetiyo.
Adapun pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan menerima uang tersebut, yakni:
- Harno Trimadi, selaku Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Fadliansyah, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub.
- Hamdan, terkait asistensi atau pendampingan pengaturan lelang pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa-Sumatera tahun 2022.
- Edi Purnomo, selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa-Sumatera tahun 2022.
- Budi Prasetiyo, selaku Ketua Pokja pengadaan penanganan perlintasan sebidang pada jalur kereta api wilayah Jawa-Sumatera tahun 2023.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa melalui proyek tersebut PT KAPM memperoleh keuntungan sebesar Rp2.410.092.416 atau sekitar Rp2,41 miliar.
“Bahwa perbuatan terdakwa melalui Yoseph Ibrahim bersama-sama Parjono telah menguntungkan terdakwa sejumlah Rp2.410.092.416 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” ujar jaksa KPK.
Perkara ini menjadi salah satu penanganan tindak pidana korupsi yang menjerat korporasi dalam proyek pengadaan infrastruktur perkeretaapian. Kini, tuntutan terhadap PT KAPM menunggu proses pemeriksaan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (bc/isl)