Golkar Usulkan Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur, Khawatir Cacat Prosedur

Nasional, Politik29 Dilihat

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari rencana semula pada 9 Desember 2026.

Usulan tersebut disampaikan Doli karena adanya potensi persoalan hukum dalam proses pengisian jabatan wakil presiden, khususnya terkait ketentuan tenggat waktu pengajuan dua nama calon oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.

Menurut Doli, ketentuan mengenai penyampaian dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna harus dimaknai sebagai 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender.

“Ya, itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur, bisa dianggap melanggar undang-undang. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar itu menjelaskan, apabila sidang paripurna tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026, Presiden Prabowo seharusnya sudah menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat Kamis, 19 November 2026.

Namun, hingga melewati tenggat tersebut, Presiden belum menyampaikan nama-nama kandidat kepada MPR. Sementara itu, penyerahan dua nama calon sebelumnya diperkirakan baru dilakukan pada Rabu, 25 November 2026.

Doli menilai, apabila proses tersebut tetap dipaksakan tanpa memperhitungkan ketentuan hari kerja, keputusan yang dihasilkan MPR berpotensi menghadapi persoalan prosedural, administratif, bahkan konstitusional.

Ia meminta pimpinan MPR mencermati kembali seluruh tahapan agar proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif,” ujarnya.

Mahfud MD Juga Soroti Tenggat 14 Hari Kerja

Persoalan tenggat waktu tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

Mahfud menilai ketentuan 14 hari sebelum sidang paripurna harus dihitung berdasarkan hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Menurut Mahfud, apabila Presiden baru menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 25 November, pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember tidak memenuhi ketentuan tenggat 14 hari kerja.

Karena itu, ia menyarankan agar sidang paripurna MPR diundur menjadi 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon dari Presiden.

Mahfud bahkan mengingatkan bahwa pemaksaan jadwal 9 Desember berpotensi menyebabkan hasil pemilihan wakil presiden dipersoalkan keabsahannya.

MPR Sebelumnya Sudah Menggeser Jadwal

Sebelumnya, MPR telah mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo menyampaikan surat kepada pimpinan MPR pada 16 November 2026.

Dalam surat itu, Presiden meminta tambahan waktu untuk mempersiapkan dua nama calon wakil presiden. Prabowo juga perlu berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna mendapatkan pertimbangan mengenai kandidat yang akan diajukan.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden diperkirakan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada Rabu, 25 November 2026.

Sementara itu, Panitia Ad Hoc MPR dijadwalkan kembali menggelar rapat pada Senin (23/11/2026) untuk membahas berbagai perkembangan, termasuk masukan Mahfud MD mengenai ketentuan tenggat waktu.

Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR Abidin Fikri menyatakan bahwa masukan dari masyarakat, termasuk pandangan Mahfud, akan menjadi perhatian dalam pembahasan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Di sisi lain, anggota Panitia Ad Hoc MPR Ahmad Irawan menyebut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 juga menjadi prinsip penting. Pasal tersebut mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Hingga Sabtu (21/11/2026), jadwal sidang paripurna pada 9 Desember belum dinyatakan berubah. Persoalan penghitungan 14 hari kerja dan sinkronisasi ketentuan konstitusi, UU MD3, serta Tata Tertib MPR masih menjadi pembahasan.

Dengan demikian, keputusan mengenai jadwal akhir pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran masih menunggu pembahasan lebih lanjut di lingkungan MPR. (bc/isl)