Gus Ipul Bantah Klaim Uang Rp70 Miliar dari Fahd Arafiq Mengalir ke Muktamar NU

Nasional, Politik10 Dilihat
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah pernyataan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq yang mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Gus Ipul menegaskan, klaim tersebut harus disertai bukti. Jika tidak, pernyataan itu dinilainya berpotensi menjadi fitnah yang merugikan nama baik organisasi.

“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti, itu sama dengan fitnah,” kata Gus Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).

Ia mempertanyakan dasar pernyataan Fahd yang mengaku menggelontorkan dana puluhan miliar rupiah untuk Muktamar NU. Menurutnya, Fahd bukan pengurus NU, bukan panitia, dan juga bukan peserta Muktamar.

Gus Ipul bahkan meminta Fahd tidak menyampaikan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU, bukan panitia dan juga bukan peserta, tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” ujarnya.

Gus Ipul mempersilakan Fahd membuktikan klaim tersebut agar persoalannya menjadi jelas. Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan tanpa bukti dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

“Silakan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” tegasnya.

Sebelumnya, Fahd Arafiq mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan organisasi Nahdlatul Ulama. Ia bahkan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

Fahd mengaku awalnya menolak permintaan tersebut pada 25 dan 26 Agustus. Namun, sehari kemudian, ia mengaku bersedia memberikan dana talangan setelah Arif kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).

Delapan Tersangka Kasus ATR/BPN

Dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Klaim Fahd mengenai aliran uang Rp70 miliar untuk Muktamar NU kini menjadi sorotan, menyusul bantahan tegas dari pihak PBNU yang meminta agar pernyataan tersebut dibuktikan secara terbuka. (bc/isl)