JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan gaji seluruh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Kebijakan ini juga mencakup guru PPPK yang sebelumnya berstatus paruh waktu, termasuk mereka yang berusia di atas 40 tahun.
Abdul Mu’ti menegaskan, pembayaran gaji guru PPPK nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Pusat. Iya, negara melalui Kemendikdasmen,” ujar Mu’ti saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia juga memastikan seluruh guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu. Tidak ada pengecualian berdasarkan usia, sehingga guru yang telah berusia lebih dari 40 tahun juga masuk dalam kebijakan tersebut.
“Kalau yang PPPK paruh waktu, semuanya diangkut. Iya (40 tahun ke atas juga), semuanya,” tegasnya.
Berlaku Mulai 1 Januari 2027
Sebelumnya, Abdul Mu’ti telah menyampaikan bahwa pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Proses pengangkatan tersebut, menurut Mu’ti, akan dilakukan secara otomatis tanpa mengharuskan para guru mengikuti seleksi ulang.
“Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Mendikdasmen, jumlah guru PPPK paruh waktu saat ini mencapai 242.482 orang. Seluruhnya direncanakan masuk dalam skema pengalihan status menjadi PPPK penuh waktu.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah pusat akan mengambil peran dalam pembiayaan gaji guru PPPK yang sebelumnya berstatus paruh waktu.
Kebijakan ini menjadi perhatian bagi ratusan ribu guru PPPK, terutama mereka yang selama ini masih berstatus paruh waktu dan menantikan kepastian status kepegawaian serta kesejahteraan.
Meski demikian, mekanisme teknis pengalihan status, penempatan anggaran, serta besaran hak keuangan guru perlu dipastikan melalui ketentuan resmi pemerintah agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. (bc/isl)
