JAKARTA – Partai Gerindra belum membahas sosok yang berpotensi menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila wacana pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut berlanjut. Sementara itu, PDIP menegaskan bahwa pengusulan calon pengganti wakil presiden merupakan hak konstitusional Presiden.
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, partainya belum sampai pada pembahasan mengenai figur maupun nama calon pengganti Gibran.
“Belum sampai ke sana,” kata Kamrussamad saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan dua nama yang selanjutnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Karena itu, PDIP memilih menunggu siapa dua figur yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
“Secara konstitusi hak Presiden untuk mengusulkan dua orang untuk kemudian dipilih MPR. Tanya dulu ke Presiden, siapa dua orang yang mau diusulkan,” ujar Andreas.
Gerindra Tunggu Arahan Fraksi
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan belum dapat menyampaikan sikap resmi partainya mengenai wacana pemakzulan Gibran.
Menurutnya, Gerindra masih menunggu pembahasan dalam rapat fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada masa sidang DPR, 10 atau 11 November 2026.
“Ya pemakzulan silakan saja. Teman-teman kan memiliki hak untuk mengusulkan. Kalau kami masih menunggu, karena rapat fraksi Partai Gerindra baru akan dilaksanakan di masa sidang besok, tanggal 10 atau 11,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa keputusan Gerindra terkait kemungkinan penggunaan hak angket masih menunggu arahan internal partai.
“Kita lihat. Kalau soal hak angket itu kan kami akan menunggu arahan. Kita lihat nanti. Kami umumkan segera jika sudah ada sikap kami,” ujarnya.
Komunikasi dengan Fraksi Lain
Habiburokhman mengakui komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR terkait wacana pemakzulan tersebut sudah berlangsung intensif.
Meski belum mengumumkan sikap resmi, ia menyebut pembahasan dilakukan secara serius melalui komunikasi antarkader dan pertemuan dengan perwakilan fraksi lain.
“Kalau perbincangan sudah banyak. Kita sangat serius, cuma kan saya belum bisa ngomong sikap Partai Gerindra. Kalau serius, sangat serius. Kita dari meja ke meja tiap hari ketemu teman-teman dari fraksi lain yang dibahas itu,” ungkapnya.
Wacana pemakzulan Gibran mencuat di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang dimiliki Wakil Presiden tersebut.
Perkembangan sikap partai-partai di DPR, khususnya Gerindra dan PDIP, kini menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional menjelang masa sidang DPR berikutnya. (bc/isl)