JAKARTA – Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa perjuangan menghadirkan regulasi perampasan aset telah berlangsung selama hampir dua dekade. Namun, proses tersebut baru mencapai titik akhir pada tahun 2026.
“Seperti saya sampaikan di awal, 18 tahun institusi DPR ini diminta mengesahkan perampasan aset ini,” ungkap Habiburokhman di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
Dalam keterangannya, Habiburokhman juga membeberkan sejumlah tahapan penting yang mengantarkan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
Menurutnya, salah satu momentum penting terjadi pada Agustus 2025, ketika Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menginisiasi percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan meminta Komisi III DPR RI segera memulai proses penyusunannya.
“Saya baru periode ini menjadi Ketua Komisi III. Langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, untuk segera gaspol pengesahan UU ini. Itu Agustus 2025,” jelasnya.
Proses kemudian berlanjut pada September 2025. Komisi III DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf RUU, yang selanjutnya dibahas melalui berbagai tahapan, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Perjalanan legislasi tersebut mencapai tahapan penting pada 6 Oktober 2026, ketika RUU Perampasan Aset disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, Panitia Kerja (Panja) dibentuk dengan melibatkan perwakilan dari empat kementerian untuk melanjutkan pembahasan substansi rancangan undang-undang tersebut.
Puncaknya, pada 18 November 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin pengambilan keputusan penting dalam proses penyelesaian pembahasan RUU tersebut.
Habiburokhman pun secara khusus menegaskan peran Dasco dalam mengawal perjalanan regulasi tersebut, mulai dari inisiasi hingga tahap akhir.
“Dan kemarin (18 November 2026), dipimpin Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco Ahmad mengambil keputusan pertama. Jadi Pak Dasco yang memulai dan Pak Dasco yang menuntaskan,” tegas Habiburokhman.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini diharapkan menjadi instrumen hukum penting untuk memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam memulihkan aset hasil tindak pidana serta memastikan kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelakunya.
Dengan disahkannya regulasi ini, perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset selama 18 tahun akhirnya memasuki babak baru dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. (bc/isl)
