MEDAN – DPW Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumatera Utara, , yang memastikan percepatan perbaikan ruas Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.
Ketua DPW HARI Sumatera Utara, M. Khairuddin Hasibuan (Amek Hasibuan, ST), menilai kehadiran langsung gubernur di lokasi serta komitmen mengalokasikan anggaran perbaikan jalan menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat infrastruktur yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi karena tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga disertai langkah penertiban aktivitas galian C ilegal yang selama ini dikeluhkan masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan.
“Respons cepat pemerintah menjadi sinyal positif bahwa persoalan infrastruktur memperoleh perhatian serius. Kami berharap pelaksanaan pekerjaan nantinya mengedepankan kualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” kata Amek Hasibuan.
Meski demikian, DPW HARI Sumut mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tidak cukup hanya bergantung pada proses konstruksi. Keberlanjutan kualitas infrastruktur juga ditentukan oleh konsistensi pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melampaui batas dimensi dan muatan atau Over Dimension and Over Loading (ODOL).
Karena itu, DPW HARI Sumut mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang di berbagai wilayah Sumatera Utara sebagai instrumen pengawasan yang efektif terhadap kendaraan bertonase berlebih.
“Pengaktifan kembali UPPKB merupakan kebutuhan yang mendesak. Infrastruktur jalan dibangun menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, sehingga sudah sepatutnya dijaga melalui penegakan aturan terhadap kendaraan yang melanggar batas muatan. Pencegahan selalu lebih baik daripada harus terus mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki jalan yang kembali rusak,” ujarnya.
Selain menjaga usia layanan jalan, pengawasan terhadap kendaraan ODOL juga dinilai memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan. Truk dengan muatan berlebih tidak hanya mempercepat kerusakan konstruksi jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan masyarakat.
DPW HARI Sumut juga mendorong terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, serta instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Di sisi lain, perusahaan angkutan barang juga diharapkan memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan batas muatan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap keselamatan publik dan keberlanjutan pembangunan.
“DPW HARI Sumut akan terus memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, kami tetap menjalankan fungsi sosial kontrol secara konstruktif agar setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutup Amek Hasibuan.(bj)