KISARAN — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Sumatera Utara menyoroti dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (14/9/2026).
Berdasarkan informasi yang beredar, sekitar 30 siswa mengalami sejumlah keluhan kesehatan, mulai dari mual, pusing, sakit perut hingga muntah. Sejumlah siswa disebut harus mendapatkan penanganan medis.
Ketua P2G Sumatera Utara, Jatmiko, S.Pd., meminta kejadian tersebut ditangani secara serius dan tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap pihak sekolah.
“SPPG jangan lepas tangan. Ketika makanan yang didistribusikan ke sekolah kemudian dikonsumsi siswa dan muncul dugaan gangguan kesehatan secara bersamaan, maka seluruh proses penyediaan makanan harus diperiksa secara serius. Jangan justru guru yang disorot,” tegas Jatmiko.
Menurut Jatmiko, keamanan pangan dalam program MBG harus menjadi prioritas sejak bahan baku diperoleh, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
“Jangan hanya menghitung berapa banyak porsi yang berhasil dibagikan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah makanan itu aman dikonsumsi? Percuma makanan sampai tepat waktu kalau anak-anak yang mengonsumsinya justru jatuh sakit,” ujarnya.
Kejadian di Karo Harus Menjadi Alarm
P2G Sumut menilai dugaan kejadian di Asahan perlu menjadi perhatian serius, terlebih sebelumnya terdapat dugaan kejadian serupa yang dikaitkan dengan program MBG di Kabupaten Karo.
Jatmiko mengatakan, pengalaman tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG di Sumatera Utara.
“Kita baru saja dikejutkan dengan kejadian di Karo yang sangat membahayakan anak-anak. Sekarang muncul lagi dugaan kejadian di Asahan. Ini harus menjadi alarm keras. Jangan sampai kita baru bergerak setelah korban bertambah dan kejadian serupa terjadi di daerah lain,” tegasnya.
Menurut P2G Sumut, kejadian di dua wilayah tersebut perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi sistem keamanan pangan dan mekanisme pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
P2G juga mempertanyakan efektivitas pengawasan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah. Pemeriksaan, kata Jatmiko, semestinya tidak hanya dilakukan setelah muncul keluhan atau siswa mengalami gangguan kesehatan.
“Yang kami pertanyakan adalah sistem pencegahannya. Bagaimana makanan diperiksa sebelum didistribusikan? Bagaimana standar kebersihan dan sanitasi SPPG diawasi? Bagaimana pengendalian suhu makanan dan proses penyimpanannya? Jangan sampai pengawasan baru aktif setelah anak-anak menjadi korban,” katanya.
Minta Audit Keamanan Pangan
P2G Sumut mendesak pemerintah dan pihak berwenang melakukan audit keamanan pangan secara menyeluruh terhadap SPPG, terutama SPPG yang memasok makanan ke sekolah yang mengalami kejadian tersebut.
Audit, menurut P2G, perlu mencakup kualitas bahan baku, proses memasak, sanitasi dapur, kebersihan peralatan, higiene petugas, penyimpanan, pengemasan, distribusi hingga waktu makanan dikonsumsi siswa.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran standar keamanan pangan, P2G meminta tindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
P2G juga meminta sampel makanan, bahan baku serta sampel biologis siswa yang mengalami gejala diperiksa di laboratorium yang kompeten. Hasil pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk membantu menentukan penyebab kejadian berdasarkan bukti ilmiah.
P2G: Jangan Salahkan Guru
Di tengah proses investigasi, P2G Sumatera Utara meminta guru dan pihak sekolah tidak dijadikan pihak yang disalahkan sebelum fakta dan rantai tanggung jawab diketahui secara jelas.
“Guru bukan SPPG. Guru bukan pengelola dapur dan bukan pihak yang menentukan bahan makanan maupun proses pengolahannya. Jadi jangan mudah menyalahkan guru ketika terjadi persoalan seperti ini. Telusuri berdasarkan fakta, kewenangan, dan rantai tanggung jawab masing-masing,” tegas Jatmiko.
P2G juga meminta guru dan kepala sekolah tidak mendapatkan tekanan selama proses investigasi berlangsung.
Menurut Jatmiko, sekolah seharusnya menjadi bagian dari proses pencarian fakta untuk mengungkap apa yang terjadi, bukan dijadikan tempat mencari pihak yang paling mudah untuk disalahkan.
Jangan Tunggu Korban Bertambah
P2G Sumut meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan MBG tanpa menunggu munculnya kejadian berikutnya.
“Karo harus menjadi pelajaran. Asahan harus menjadi alarm. Jangan sampai Sumatera Utara kembali mencatat kejadian serupa di daerah lain. Keselamatan anak-anak tidak boleh menunggu evaluasi setelah kejadian,” ujar Jatmiko.
P2G Sumut mendorong adanya pengawasan berlapis, pemeriksaan berkala dan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG, terutama dari aspek keamanan pangan.
Selain itu, P2G meminta hasil investigasi terhadap kejadian di MTsN 2 Kisaran maupun evaluasi atas kejadian di Karo disampaikan secara transparan kepada publik.
“Kami ingin jelas: siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan makanan, bagaimana pengawasannya, di mana letak kegagalannya, dan apa langkah perbaikannya. Jangan ada saling lempar tanggung jawab. Terlebih jangan guru yang dikorbankan,” tegas Jatmiko.
P2G Sumatera Utara menegaskan bahwa keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG. Setiap makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Anak-anak bukan objek uji coba. Jangan tunggu korban bertambah. Evaluasi SPPG sekarang, perketat pengawasan sekarang, dan ungkap secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Kesehatan dan keselamatan siswa tidak boleh dipertaruhkan,” pungkas Jatmiko. (r/isl)