Pemprov Sumut Batalkan Paket Sewa Pesawat Garuda untuk Pindahkan Narapidana

Sumut43 Dilihat

DELISERDANG – Proses pengadaan paket sewa pesawat komersil dengan kode 10165374000 yang tampil di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipastikan gagal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga tidak melanjutkan proses pengadaan paket tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut Mulyono, mewakili Pemprov Sumut, saat ditanya wartawan di sela rangkaian kegiatan Iduladha di Lubukpakam, Deliserdang, Jumat (6/6).

“Proses pengadaan (paket sewa pesawat komersil) itu ternyata gagal dan tidak dilanjutkan,” kata Mulyono.

BACA JUGA :  Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Silaturahim ke MUI Sumut, Perkuat Sinergi Pemberantasan Narkoba

Sebagai tindak lanjut, Mulyono mengatakan, akan dilakukan kajian. Sebab kegiatan ini merupakan salah satu dari rencana aksi Pemprov Sumut untuk mengurangi peredaran Narkoba di wilayah Sumut.

“Kegiatan ini salah satu upaya yang kita (Pemprov Sumut) lakukan dan termasuk dalam rencana aksi penanganan Narkoba di Sumatera Utara. Jadi kita akan lakukan kajian lebih lanjut,” ungkap Mulyono.

Sebelumnya beredar informasi di media, Pemprov Sumut menyewa Pesawat Garuda untuk memindahkan narapidana narkoba dari LP Tanjunggusta ke Nusakambangan. Berdasarkan spesifikasi teknisnya, pemilihan penyedia jasa dilaksanakan dengan menggunakan penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

BACA JUGA :  Gubernur Bobby Nasution Tinjau Korban Banjir di Langkat, Salurkan Bantuan dan Dengarkan Kebutuhan Masyarakat

Informasi menuai berbagai opini, dan dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang tengah dilakukan Pemerintah.

Menanggapi itu, Mulyono menjelaskan, pemilihan PT Garuda Indonesia sebelumnya telah melalui pertimbangan atas alasan dan kondisi tertentu.

“Tentu sebelumnya sudah melalui berbagai pertimbangan ya, dan awalnya baru pihak Garuda yang menyanggupi. Jadi kita pilih Garuda,” jelas Mulyono.

BACA JUGA :  Gubernur Sumut Bertemu Menteri ESDM, Jaringan Listrik Pulih

Mulyono juga menyampaikan, Pemprov Sumut tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat, soal efisiensi anggaran. Untuk itu, seluruh kegiatan telah melalui proses perencanaan yang matang.

“Kita di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, tegak lurus dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Pemerintah. Semua program kegiatan, kita upayakan terlaksana seefisien mungkin, ” pungkas Mulyono.(bj)