MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik kehadiran Advokat Negarawan Indonesia (AdNI) yang berpusat di Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AdNI ke Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Jenderal Soedirman, Kota Medan, Selasa (7/4/2026).
Rombongan AdNI diterima Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu) Aprilla Haslantini Siregar, S.H., M.H., didampingi Kepala Bagian Bantuan Hukum Bambang Harianto, S.H., M.H.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Umum AdNI, Dr. (C) Eka Putra Zakran, S.H., M.H., bersama jajaran, antara lain Ketua Dewan Pengawas Roos Nelly Koto, S.H., M.H, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Koperasi dan UMKM OK Muhammad Hatta, S.H.,M.H, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu S.H, M. H, Wakil Sekretaris Jenderal Muhardi, S.H., M.H., serta sejumlah anggota AdNI lainnya.
Dalam pertemuan itu, Eka Putra Zakran menegaskan dukungan penuh AdNI terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur M. Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya.
“Kami mendukung penuh Pemerintah Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Bobby dan Wakil Gubernur Surya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dirinya telah mengikuti kinerja Bobby Nasution sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan. Menurutnya, berbagai program yang diusung saat ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pelayanan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah PRESTICE (Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice), yang dinilai sejalan dengan semangat KUHAP baru. Program tersebut bertujuan menyelesaikan tindak pidana ringan melalui pendekatan perdamaian dan pemulihan, khususnya bagi masyarakat marginal.
“Kehadiran AdNI di Sumatera Utara ingin berkontribusi dan bekerja sama dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Aprilla Haslantini Siregar menyampaikan apresiasi atas kehadiran AdNI sebagai wadah advokat yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Kami menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari organisasi advokat seperti AdNI,” ujarnya.
Ia menilai, semangat dan program yang diusung AdNI sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Aprilla juga mengungkapkan bahwa program restorative justice telah disosialisasikan di delapan daerah sepanjang tahun lalu, dan pada awal 2026 kembali dilanjutkan di dua daerah lainnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi antara AdNI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terutama dalam memperkuat advokasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat marginal.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum, Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu S.H, M. H, menyampaikan bahwa kunjungan ini sekaligus mengundang Gubernur Sumatera Utara dalam acara Halal Bihalal DPP AdNI sekaligus membuka acara Launching Buku Ketua Umum yang berjudul “Mengapa Hukum Dipermainkan?”.
” Acara Halal Bihalal dan Launching Buku Ketua Umum AdNI akan digelar pada Sabtu, 11 April 2026 di Hotel Madani Medan, ” pungkas akademisi yang telah bergelar doktor di usia muda ini. (r/isl)