MEDAN – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sudaryono, meluapkan kegeramannya terhadap lambatnya proses pencopotan Kepala Regional (Kareg) BGN Sumatera Utara, Tengku Agung Kurniawan, menyusul kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo.
Kegeraman Sudaryono mencuat melalui unggahan Don Muzakir pada Selasa (1/9/2026). Dalam pernyataannya, Sudaryono mempertanyakan lambannya pelaksanaan keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan.
“Lama kali. Mana tim saya? Semenjak pergi ke mari, masa tidak selesai-selesai mencopotnya?” ujar Sudaryono dengan nada kesal.
Menurut Sudaryono, keputusan yang telah melalui proses evaluasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan harus segera dieksekusi secara tegas dan tidak boleh terhambat birokrasi.
Tengku Agung Kurniawan diketahui dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Regional BGN Sumatera Utara setelah kasus keracunan massal program MBG di Kabupaten Karo menjadi perhatian serius publik.
Selain itu, Tengku Agung Kurniawan juga disebut telah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis.
Reaksi keras Sudaryono terhadap lambatnya proses pencopotan tersebut menjadi sorotan. Ketegasan telah disampaikan dan evaluasi disebut telah dilakukan, namun pelaksanaan keputusan yang berjalan lambat dinilai tidak sejalan dengan urgensi persoalan yang dihadapi.
353 Siswa Diduga Keracunan Usai Santap Menu MBG
Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 353 siswa dari lima sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan program MBG pada Kamis (13/8/2026).
Sudaryono sebelumnya mengaku marah sekaligus sedih atas peristiwa tersebut karena menyangkut keselamatan anak-anak.
“Ini nyawa seseorang. Kami akan selesaikan masalah ini dan menyerahkan hasil investigasi kepada aparat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil investigasi awal, dugaan penyebab keracunan mengarah pada pengelolaan bahan makanan yang tidak sesuai dengan prosedur.
Sudaryono menyebut ikan yang digunakan sebagai bahan makanan tidak dimasukkan ke dalam freezer selama sekitar 10 hingga 12 jam.
“Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian,” tegas Sudaryono.
Sebagai langkah awal, BGN disebut telah menutup dapur penyedia makanan yang terkait dengan kasus tersebut serta mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sudaryono menekankan bahwa pengelolaan bahan makanan dalam program MBG harus dilakukan secara profesional karena menyangkut keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat.
Menurutnya, pejabat maupun pengelola yang tidak mampu menjalankan standar pengelolaan makanan dengan baik tidak seharusnya mempertahankan jabatannya.
Puluhan Pelajar Masih Menjalani Perawatan
Hingga Selasa (18/8/2026), sebanyak 64 pelajar dilaporkan masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Berastagi.
Sejumlah korban sempat berada dalam kondisi serius, meski sebagian mulai menunjukkan perkembangan kesehatan yang membaik.
Seorang pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di ruang PICU dilaporkan mengalami perbaikan kondisi dan telah dapat duduk serta berbicara.
Sementara itu, keluarga korban masih menunggu kepastian mengenai penyebab pasti kejadian tersebut serta bentuk pertanggungjawaban dari BGN dan pihak-pihak terkait.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena program Makan Bergizi Gratis sejatinya bertujuan meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Suharis Prabudi: Kelalaian Fatal, Pencopotan Jangan Bertele-tele
Wakil Ketua Politisi Muslim untuk Semua, Suharis Prabudi, turut angkat bicara terkait kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo.
Suharis mendukung ketegasan Kepala BGN RI Sudaryono, namun menyayangkan lambatnya proses pencopotan Kepala Regional BGN Sumatera Utara setelah keputusan evaluasi disebut telah diambil.
“Ini bukan lagi soal makanan telat atau kurang enak. Ini soal nyawa anak-anak kita. 353 siswa jadi korban, dan puluhan lainnya masih menjalani perawatan. Saya sangat prihatin,” ujar Suharis Prabudi kepada wartawan di Medan, Rabu (2/9/2026).
Menurut Suharis, kemarahan Sudaryono merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap keselamatan masyarakat.
“Saya mengapresiasi Bapak Sudaryono yang marah. Karena marah itu wajar. Kelalaian menyimpan ikan selama 10 hingga 12 jam tanpa penanganan sesuai prosedur merupakan kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Namun demikian, Suharis mempertanyakan lambatnya pelaksanaan pencopotan pejabat BGN Sumatera Utara.
“Yang kita sayangkan, kenapa pencopotan Kareg BGN Sumut bisa molor setelah keputusan sudah ada? Jangan sampai birokrasi justru menghilangkan rasa keadilan masyarakat. Kalau keputusan sudah jelas, maka pelaksanaannya juga harus cepat dan tegas,” ujarnya.
Desak Audit Menyeluruh dan Penegakan Hukum
Suharis mendesak BGN mengambil langkah cepat dan menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Pertama, ia meminta dilakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di Sumatera Utara.
“Pejabat atau pengelola yang terbukti tidak kompeten dan lalai harus dievaluasi secara serius. Jangan menunggu masalah besar kembali terjadi,” katanya.
Kedua, Suharis meminta hasil investigasi diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
“Kalau ada unsur pidana akibat kelalaian, maka proses hukum harus berjalan. Jangan ada tebang pilih,” tegasnya.
Ketiga, ia meminta negara dan pihak terkait memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan kesehatan secara maksimal.
“Keselamatan dan pemulihan anak-anak korban harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai keluarga korban dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian,” ujarnya.
MBG Harus Menjadi Program yang Aman bagi Anak-anak
Menurut Suharis, program Makan Bergizi Gratis merupakan amanah negara untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia.
“Program MBG ini amanah negara untuk memuliakan anak bangsa. Tujuannya memberikan gizi, bukan justru menimbulkan bahaya,” katanya.
Ia mengingatkan prinsip Islam laa dharara wa laa dhirar, yakni tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Suharis juga mengimbau seluruh penyedia makanan program MBG agar menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta mematuhi seluruh standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Kepada seluruh penyedia makanan, ini bukan sekadar bisnis. Ini makanan untuk anak-anak. Harus bersih, aman, sesuai SOP dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jangan sampai mengejar keuntungan, keselamatan anak-anak justru menjadi taruhannya,” ujarnya.
Ia berharap kasus keracunan massal di Kabupaten Karo menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program MBG.
“Pengawasan harus diperketat. Kepercayaan masyarakat terhadap program yang baik ini jangan sampai runtuh akibat kelalaian segelintir pihak,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Politisi Muslim untuk Semua, Suharis menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap seluruh anak bangsa.
“Anak-anak yang sehat adalah masa depan Indonesia,” tutup Suharis Prabudi.
Kasus keracunan MBG di Kabupaten Karo kini menjadi ujian serius bagi BGN dalam memastikan pengawasan, standar keamanan pangan, penegakan disiplin, serta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program berjalan secara maksimal. (bc/isl)