MEDAN — Kondisi di Medan dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan setelah muncul aksi massa yang memprotes surat edaran Wali Kota terkait isu babi. Unjuk rasa tersebut berkembang cukup besar dan bahkan menghadirkan tokoh dari tingkat nasional, sehingga memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Sejumlah organisasi terlihat berperan dominan dalam mengoordinasikan massa dan menyampaikan orasi. Media sosial berisi hujat menghujat, sementara sebagian besar pernyataan disampaikan oleh perwakilan kelompok yang sama. Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai apakah gerakan tersebut murni aspirasi warga atau sudah terstruktur oleh kepentingan tertentu.
Perhatian semakin meningkat ketika pimpinan pusat organisasi kepemudaan seperti GAMKI dimana yang bersangkutan hadir langsung di Medan. Keterlibatan figur nasional seperti Abu Janda dan Ferdinan Hutahaen dalam isu yang dinilai bersifat administratif dan lokal dianggap tidak biasa oleh sejumlah pengamat.
“Jika substansinya hanya sebatas surat edaran, mengapa eskalasinya sampai menghadirkan tokoh nasional?” ujar seorang analis sosial politik di Medan, Jumat (27/2/2026).
Surat edaran yang dipermasalahkan diketahui mengatur aktivitas tertentu di ruang publik. Namun alih-alih diselesaikan melalui jalur komunikasi atau mekanisme hukum yang tersedia, polemik justru berkembang menjadi aksi demonstrasi berskala besar.
Wali Kota Medan, Rico Waas, merupakan sosok Muslim yang memiliki dukungan kuat dari kalangan umat Islam. Sebagian pihak menilai, tekanan melalui aksi jalanan berpotensi dimaknai sebagai langkah politis terhadap kepemimpinannya, bukan semata kritik atas kebijakan.
Ketegangan kian sensitif karena aksi berlangsung bertepatan dengan bulan Ramadan. Sejumlah simbol dan narasi yang muncul di lapangan dinilai berisiko memicu perasaan sebagian umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa polemik kebijakan dapat melebar menjadi persoalan hubungan antarumat beragama.
Berbagai kalangan pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog agar stabilitas sosial di Kota Medan tetap terjaga. (r/isl)