Oleh : Muhri Fauzi Hafiz
Ketua PD-14 Sumatera Utara
Kemenangan dalam pemilihan umum sering kali dianggap sebagai puncak pencapaian sebuah partai politik. Namun, sejarah politik di negara-negara berkembang Asia menunjukkan bahwa kemenangan tersebut bukanlah jaminan akan keberlangsungan dukungan publik. Fenomena jatuhnya popularitas partai pemenang secara drastis—bahkan hingga kehilangan legitimasi sepenuhnya—dalam waktu relatif singkat menjadi peringatan keras bagi para penguasa.
Kegagalan mengelola opini dan komunikasi publik, ditambah dengan praktik kekuasaan yang tertutup, sering menjadi pemicu utama keruntuhan elektoral. Dengan membandingkan data dari periode 2019 dan 2024, kita dapat memetakan pola yang terjadi di Sri Lanka dan Bangladesh, serta merefleksikan posisi Indonesia pasca-Pemilu 2024.
Pembelajaran dari Sri Lanka dan Bangladesh
Dua contoh mencolok dalam kurun waktu 2019-2024 adalah Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) di Sri Lanka dan Awami League di Bangladesh. Keduanya memenangkan pemilu dengan dukungan mayoritas yang besar, namun mengalami keruntuhan dalam kurang dari lima tahun.
* Sri Lanka (SLPP): Partai ini meraih dukungan masif pada 2019 dan 2020. Namun, kebijakan ekonomi yang buruk—seperti pemotongan pajak drastis dan pelarangan pupuk kimia—memicu krisis ekonomi hebat pada 2022. Alih-alih membuka ruang dialog, elite SLPP merespons dengan sikap defensif dan represif. Hasilnya, dukungan terhadap SLPP anjlok dari 59% (2020) menjadi hanya 3,84% pada pemilu 2024, sementara oposisi meraih kemenangan mutlak.
* Bangladesh (Awami League): Meski memenangkan pemilu 2024, partai ini menghadapi gelombang protes mahasiswa yang membesar akibat sistem kuota pekerjaan. Kegagalan merespons aspirasi publik dan kecenderungan meremehkan kritik membuat partai ini kehilangan relevansinya. Akibatnya, rezim ini tumbang pada Agustus 2024 dan aktivitas partainya dibekukan pada 2025.
Analisis Kondisi Indonesia Pasca-Pemilu 2024
Berbeda dengan dua negara tersebut, kondisi Indonesia pasca-Pemilu 2024 menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Berdasarkan data awal tahun 2026, Partai Gerindra sebagai pendukung utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru mencatatkan penguatan elektabilitas.
Beberapa lembaga survei mencatat angka elektabilitas Gerindra yang cukup tinggi, seperti Indekstat (33,7% pada Januari 2026), Poltracking (26,1% pada Maret 2026), dan Nusantara Riset Indonesia (27,25% pada April 2026). Tingginya angka ini dikaitkan dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan, terutama pada sektor ketahanan energi dan program bantuan sosial.
Setidaknya ada beberapa “sinyal kerawanan” yang tidak boleh diabaikan:
1. Disparitas Opini: Di samping data elektabilitas yang positif, terdapat temuan dari lembaga survei lain seperti SMRC yang mengindikasikan adanya keresahan publik terkait kebebasan berpendapat dan kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap konstitusi.
2. Tantangan Konsolidasi: Hingga pertengahan 2026, terdapat laporan bahwa Gerindra belum menuntaskan proses konsolidasi kepengurusan di tingkat daerah. Karena menganut sistem “partai komando” di mana keputusan terpusat sepenuhnya di DPP, keterlambatan ini berpotensi memutus saluran komunikasi antara elite pusat dan akar rumput.
3. Ketergantungan Figur: Elektabilitas partai saat ini masih sangat bergantung pada citra figur Presiden. Pola ini serupa dengan kondisi SLPP di Sri Lanka sebelum krisis 2022, di mana minimnya penguatan mesin partai secara programatik menjadi celah kerentanan saat popularitas pemimpin menurun.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kejatuhan popularitas partai di Sri Lanka dan Bangladesh membuktikan bahwa legitimasi elektoral bukan sekadar urusan memenangkan pemilu, melainkan tentang menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang responsif dan transparan.
Untuk menjaga keberlanjutan dukungan jangka panjang, elite partai perlu melakukan langkah-langkah strategis:
* Membangun Kanal Komunikasi Dua Arah: Partai tidak boleh hanya bergantung pada popularitas figur pemimpin, melainkan harus mendengarkan aspirasi masyarakat secara aktif.
* Mempercepat Konsolidasi: Struktur organisasi di daerah harus segera dibenahi. Kepengurusan yang definitif dan program kerja yang partisipatif sangat krusial agar partai tidak terputus dari konstituennya.
* Evaluasi Terbuka: Perbedaan hasil survei mengenai kepuasan dan kebebasan politik harus dipandang sebagai bahan evaluasi yang sehat, bukan sesuatu yang harus diabaikan, untuk mencegah akumulasi ketidakpuasan publik.
Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tantangan untuk membuktikan bahwa stabilitas politik dapat dibangun di atas fondasi organisasi partai yang solid dan pengelolaan komunikasi publik yang jujur.