JAKARTA – Kebijakan pemerintah menambah struktur dan jabatan publik di lingkaran eksekutif mendapat sorotan dari anggota Komite II DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad.
Tokoh yang akrab disapa Gus Hilmy itu mempertanyakan urgensi penambahan sejumlah posisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari wakil menteri koordinator hingga penambahan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Menurutnya, penambahan struktur tersebut perlu diuji berdasarkan kebutuhan dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan, terutama jika dikaitkan dengan komitmen efisiensi anggaran.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” kata Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Ia secara khusus menyoroti keberadaan wakil menteri koordinator. Menurutnya, kementerian koordinator pada dasarnya memiliki fungsi koordinasi sehingga penambahan posisi wakil justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masa juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” ujarnya.
Gus Hilmy juga mempertanyakan efektivitas pelembagaan Wantimpres dalam jumlah besar, terlebih ketika sejumlah kementerian telah memiliki wakil menteri.
“Ada Watimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa? Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” katanya.
Menurut dia, pemberian masukan kepada Presiden sebenarnya dapat dilakukan secara fleksibel dengan melibatkan para pakar sesuai kebutuhan, tanpa harus selalu membentuk struktur kelembagaan baru yang berpotensi menambah beban anggaran negara.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan penambahan jabatan maupun struktur pemerintahan tidak seharusnya berhenti pada aspek administratif dan pembagian posisi. Yang lebih penting adalah dampak nyata terhadap masyarakat.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” tegasnya.
Gus Hilmy meminta masyarakat tetap mengawasi dan menagih komitmen pemerintah terhadap efisiensi, transparansi, serta hasil nyata dari setiap kebijakan penataan struktur pemerintahan.
“Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (bc/isl)