JAKARTA- Sebelum menjalankan tugasnya, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Bakom tidak hanya diminta menjelaskan program pemerintah, tetapi juga harus aktif mendengar keluhan dan kritik masyarakat untuk kemudian menyampaikannya kepada Presiden.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).
Dalam foto yang diunggah akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet, Prabowo tampak didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat berdiskusi dengan Syahganda dan Fadli.
Teddy mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Teddy, Prabowo menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang mudah dipahami dengan menggunakan bahasa sederhana.
“Presiden meminta Bakom membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” kata Teddy dalam siaran persnya, dikutip Senin (5/10/2026).
Selain menyampaikan apa yang telah dikerjakan pemerintah, Prabowo juga meminta Bakom mampu menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.
“Juga agar mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tutur Teddy.
Teddy berharap Bakom di bawah kepemimpinan Syahganda dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat benar-benar didengar pemerintah.
“Sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh Pemerintah,” tegas Teddy.
Bakom Diminta Jadi Instrumen Persatuan
Sebelumnya, usai dilantik, Syahganda mengatakan Presiden Prabowo meminta Bakom menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan nasional.
“Bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” kata Syahganda di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, salah satu tantangan komunikasi pemerintah kepada publik adalah menjelaskan gagasan dan pemikiran yang menjadi dasar setiap kebijakan Presiden.
“Pikiran-pikiran beliau adalah pikiran-pikiran konstitusional. Dan itu penting sampai rakyat tahu semua,” ujarnya.
Selain itu, Bakom akan memberi perhatian terhadap perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Syahganda menilai perkembangan teknologi menjadi tantangan baru dalam komunikasi publik karena kebijakan pemerintah dapat mengalami distorsi akibat penggunaan teknologi AI.
“Dengan kehadiran saya dan Pak Fadli Tri Hartono, kita akan mengombinasikan dengan teknologi yang berkembang sekarang ini,” yakinnya.
Komunikasi Harus Dimulai Sejak Kebijakan Dirumuskan
Sementara itu, Pendiri GREAT Institute Abdullah Rasyid menilai panggilan khusus Presiden Prabowo kepada pimpinan Bakom yang baru memberikan arah penting bagi komunikasi pemerintah.
Menurutnya, Presiden telah memberikan tiga pesan utama, yakni menggunakan bahasa sederhana, menjelaskan pemikiran di balik setiap kebijakan, serta mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat.
Arahan tersebut, kata Abdullah, patut menjadi pegangan kerja Bakom. Sebab, pemerintah selama ini telah bekerja keras, tetapi masyarakat belum tentu memahami arah dan tujuan kebijakan yang dijalankan.
Kebijakan diumumkan, anggaran disiapkan, dan program dijalankan. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar sering kali belum terjawab: mengapa kebijakan itu diperlukan, siapa yang memperoleh manfaat, dan kapan hasilnya dapat dirasakan masyarakat?
“Ketika jawaban terlambat datang, dugaan dan kecemasan lebih dahulu mengisi percakapan publik,” kata Abdullah dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan agar dapat memahami keputusan pemerintah. Di sisi lain, Presiden juga membutuhkan gambaran yang jujur mengenai kondisi warga.
Bakom, kata dia, berada di antara dua kebutuhan tersebut: membawa kebijakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus membawa pengalaman dan aspirasi masyarakat ke meja pengambil keputusan.
Karena itu, kandidat doktor ilmu pemerintahan IPDN tersebut menilai penunjukan Syahganda sebagai Kepala Bakom membuka peluang untuk membenahi komunikasi pemerintah.
Pengalaman Syahganda dalam aktivisme dan perdebatan publik dinilai dapat membantu Bakom menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam.
Abdullah mengatakan pembenahan komunikasi perlu dimulai sejak kebijakan dirumuskan. Sebab, jika penjelasan baru disiapkan setelah persoalan mencuat, pemerintah akan terus berada dalam posisi mengejar kegaduhan, sementara masyarakat menunggu kepastian.
“Di sinilah orkestrasi diperlukan. Bakom perlu memastikan siapa menjelaskan apa, dari mana datanya berasal, serta siapa yang menjawab ketika muncul persoalan,” pungkasnya. (rm/isl)