MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menginventarisasi lebih dari 200 lokasi pengungsian sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir pada musim hujan. Setiap lokasi telah dilengkapi data penanggung jawab beserta nomor kontak untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat penanganan masyarakat apabila terjadi bencana.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, pendataan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, terutama setelah banjir melanda empat kecamatan di Kota Medan.
Menurut Rico, saat banjir terjadi, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat kewilayahan langsung disiagakan, khususnya di kawasan permukiman yang berada di sekitar aliran sungai. Langkah penanganan awal dilakukan melalui evakuasi warga dan penyaluran bantuan pangan sementara kepada masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikan Rico Waas seusai mengambil sumpah dan melantik Erisda Hutasoit sebagai Sekretaris DPRD Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, BPBD juga telah melaksanakan simulasi kebencanaan guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
“Intinya sudah mulai bagus. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah bisa ready. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kesiapan kita,” kata Rico.
Selain menyiagakan personel, Pemko Medan terus melakukan langkah pencegahan melalui perawatan dan pembersihan saluran drainase. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) secara berkelanjutan melakukan pembersihan untuk memastikan saluran air berfungsi dengan baik.
Rico menegaskan, kondisi cuaca yang tidak menentu mengharuskan seluruh jajaran Pemko Medan meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan.
Koordinasi lintas sektor juga diperkuat melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait, di antaranya Balai Wilayah Sungai (BWS), BMKG, Basarnas, BPBD, TNI-Polri, Kejaksaan, relawan, serta unsur kedokteran.
Pemko Medan juga berencana menggelar pertemuan dengan para kepala rumah sakit untuk memastikan kesiapan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan apabila terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan medis segera.
Rico menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur dan dukungan masyarakat.
Ia pun mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Terlebih, intensitas hujan pada penghujung tahun diperkirakan cukup tinggi, sementara BMKG telah beberapa kali mengeluarkan peringatan cuaca sejak 23 hingga 30 Oktober 2026.
“Lebih baik kita prepare, lebih baik kita waspada tinggi dibanding dianggap merasa biasa-biasa. Jadi memang harus memantau terus,” tegasnya.
Terkait kesiapan lokasi pengungsian, Rico memastikan lebih dari 200 titik yang telah diinventarisasi memiliki petugas penanggung jawab. Masing-masing lokasi dilengkapi nama dan nomor kontak sehingga pemerintah dapat dengan mudah melakukan koordinasi dan memantau kondisi tempat pengungsian.
Pendataan tersebut juga mencakup kesiapan pemantauan jumlah warga yang harus dievakuasi apabila banjir terjadi. Dengan demikian, proses evakuasi, penempatan pengungsi, hingga penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terkoordinasi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan sekaligus meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat. (r/isl)