JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan keterkaitan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan pengusaha tambang nikel Arif Kurniawan (AK). Penyidik belum dapat memastikan dugaan bahwa Listyo Sigit menjadi beking aktivitas pertambangan yang dikendalikan Arif Kurniawan.
Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi, seusai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (9/11/2026).
“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujar Kuntadi kepada wartawan.
Ia menegaskan, penyidikan saat ini masih berfokus pada pendalaman seluruh fakta dan pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kejagung belum sampai pada kesimpulan mengenai dugaan keterlibatan Listyo Sigit sebagai pelindung aktivitas tambang Arif Kurniawan.
“Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya,” tuturnya.
Sebelumnya, Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang diduga berada di bawah kendali Arif Kurniawan. Perusahaan tersebut masing-masing berinisial PT BSJ dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, dan PT ANI seluas 106 hektare.
Selanjutnya, PT AMI memiliki luas IUP 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ. Keenam perusahaan itu disebut dikendalikan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Dalam penyidikan, Kejagung juga menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.
Kedua perusahaan tersebut diduga melanjutkan aktivitas pertambangan setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015 dengan menggunakan skema suspend. Padahal, setelah izin berakhir, wilayah izin pertambangan tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara.
Kejagung kini masih mendalami rangkaian aktivitas pertambangan tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan keberlangsungan kegiatan tambang itu. (bc/isl)