JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI hingga Selasa (10/11/2026) belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI.
Hal tersebut disampaikan Puan saat dikonfirmasi awak media mengenai perkembangan surat presiden yang berkaitan dengan pergantian pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Puan, surat-surat yang masuk ke DPR RI saat ini masih dalam proses pemeriksaan di bagian Tata Usaha (TU), mengingat lembaga legislatif tersebut baru saja memasuki masa sidang.
“Surpres belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang. Jadi surat-surat yang masuk baru dalam tahap pemeriksaan di Tata Usaha,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Puan menjelaskan, surat-surat yang telah melalui proses pemeriksaan administrasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada hari yang sama.
Ia memastikan DPR akan menindaklanjuti Surpres apabila surat tersebut telah diterima dan masuk ke meja pimpinan.
“Tentu saja kita harus mengikuti proses hukum yang sedang berlaku. Kami menghargai dan menghormati itu untuk tetap ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan di DPR melalui komisi terkait,” kata Puan.
Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa DPR akan meminta penjelasan terkait persoalan tersebut sebelum memberikan masukan dan melakukan evaluasi.
Menurutnya, proses tersebut penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.
“Tentu saja akan meminta penjelasan terkait hal itu dan setelahnya kami akan memberikan masukan dan mengevaluasi. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali,” tambahnya.
Dengan demikian, proses terkait pergantian Panglima TNI di DPR RI masih menunggu penyampaian resmi Surpres dari pemerintah dan tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. (bc/isl)