JAKARTA – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Permintaan tersebut disampaikan jaksa saat membacakan tanggapan atas nota perlawanan Silmy Karim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Jaksa menilai dalil-dalil yang disampaikan Silmy dan tim penasihat hukumnya, termasuk penyangkalan terkait dugaan pemerasan dan penerimaan uang, telah masuk ke dalam substansi perkara yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara.
“(Memohon majelis hakim) menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan tim advokat terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar jaksa.
Jaksa juga menegaskan surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
Menurut jaksa, surat dakwaan telah menguraikan secara jelas dugaan tindak pidana, peran terdakwa, serta besaran uang yang diduga diterima dalam perkara tersebut.
Jaksa meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan Nomor 92/Tut.01.04/24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026 sah dan dapat dijadikan dasar untuk memeriksa serta mengadili perkara pidana atas nama Silmy Karim.
Majelis hakim telah menetapkan sidang pembacaan putusan sela pada Kamis (12/11/2026). Dalam tanggapannya, jaksa juga meminta agar pemeriksaan perkara dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.
Didakwa Terlibat Pemerasan Rp168,9 Miliar
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian terkait pengurusan izin tinggal WNA dengan nilai keseluruhan mencapai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy disebut menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar.
Jaksa menduga perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Mereka antara lain mantan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkapkan modus yang diduga dilakukan adalah mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen keimigrasian, bahkan tidak menerbitkan dokumen yang diajukan pemohon.
Dokumen tersebut meliputi izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa maupun darurat, izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), serta perubahan administrasi alih status.
Akibatnya, para pemohon diduga dipaksa memberikan sejumlah uang di luar ketentuan resmi untuk memperoleh pelayanan keimigrasian.
Jaksa juga menguraikan dugaan aliran uang kepada sejumlah pihak. Saffar Muhammad Godam disebut menerima Rp500 juta, Jaya Saputra Rp6,53 miliar, Tessar Bayu Setyaji Rp2,88 miliar, Bagus Bramantyo Rp4,24 miliar, Juniadi Sri Priambudi Rp16,30 miliar, dan Gusti Benardiansyah Rp50,96 miliar.
Secara keseluruhan, jaksa menyebut dugaan pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian tersebut mencapai Rp168.972.869.901.
Didakwa Terima Gratifikasi Rp33,9 Miliar
Selain dugaan pemerasan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33.941.119.000 atau sekitar Rp33,9 miliar.
Jaksa menyebut gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp2,5 miliar serta kepemilikan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy dengan nilai sekitar Rp31,3 miliar.
Atas perbuatannya, Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Putusan sela yang akan dibacakan majelis hakim pada Kamis mendatang akan menentukan apakah keberatan atau perlawanan yang diajukan pihak terdakwa diterima atau pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. (bc/isl)