JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pimpinan lembaga negara dan jajaran menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung beberapa jam setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pertemuan ini menjadi sorotan karena diduga berkaitan dengan tindak lanjut pengunduran diri Gibran, khususnya mengenai mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan dirinya mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo.
Yusril tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.35 WIB. Ia mengatakan pertemuan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB dan turut melibatkan pimpinan MPR serta kemungkinan pimpinan DPR dan Komisi III DPR.
Menurut Yusril, agenda tersebut kemungkinan merupakan rapat konsultasi antarlembaga negara untuk membahas langkah selanjutnya setelah adanya surat pengunduran diri wakil presiden.
“Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden,” ujar Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan.
Surat Pengunduran Diri Gibran Terdiri atas Lima Paragraf
Yusril mengungkapkan telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada MPR RI dan Presiden Prabowo.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas kehendaknya sendiri. Adapun alasan yang disampaikan bersifat pribadi.
Yusril tidak menjelaskan lebih jauh mengenai latar belakang keputusan tersebut. Ia hanya menyebut surat pengunduran diri itu relatif singkat dan terdiri atas lima paragraf.
Dalam suratnya, Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pengunduran dirinya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut menjadi penting karena pengunduran diri seorang wakil presiden tidak hanya menyangkut keputusan pribadi, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan pemerintahan dan tata kelola ketatanegaraan.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres Menurut UUD 1945
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR melalui mekanisme persidangan.
Yusril menjelaskan, kondisi tersebut membutuhkan koordinasi antara Presiden dan MPR karena masing-masing lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses ketatanegaraan.
Komunikasi antarlembaga negara dinilai diperlukan agar tindak lanjut pengunduran diri wakil presiden dapat berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Sementara itu, keterlibatan pimpinan DPR dan Komisi III DPR dalam pertemuan tersebut masih sebatas kemungkinan sebagaimana disampaikan Yusril sebelum memasuki Istana.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah pimpinan lembaga negara ini menjadi salah satu tahapan penting yang patut dicermati setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya.
Publik kini menanti langkah resmi Presiden dan MPR dalam menindaklanjuti surat tersebut, termasuk proses pengisian jabatan wakil presiden agar seluruh tahapan berjalan sesuai amanat UUD 1945. (bc/isl)