JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa program prioritas pemerintahannya sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prabowo menyebut, arah pembangunan pemerintahannya berfokus pada tujuan mendasar, terutama menghapus kemiskinan, mengatasi kelaparan, serta mengurangi kesenjangan sosial.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
“Waktu saya maju yang terakhir dan saya menerima mandat dari rakyat, program saya sebetulnya sangat sederhana. Program saya saya dasarkan pada SDGs dari PBB, United Nations. Ada 17 tujuan SDGs,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung kontribusi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah menjadi salah satu Ketua Bersama (Co-Chair) Panel Tingkat Tinggi Agenda Pembangunan PBB pada 2012. Panel tersebut berperan dalam merumuskan agenda pembangunan global yang kemudian menjadi salah satu landasan lahirnya SDGs.
Menurut Prabowo, keterlibatan SBY dalam proses tersebut merupakan kehormatan bagi Indonesia.
Ia menjelaskan, dari 17 tujuan SDGs, dua sasaran utama yang menjadi perhatian adalah no poverty atau menghapus kemiskinan dan zero hunger atau mengakhiri kelaparan.
“Ini kehormatan besar dan mereka hasilkan 17 SDGs. Yang pertama no poverty, hilangkan kemiskinan. Yang kedua zero hunger, hilangkan kelaparan,” katanya.
Prabowo mengakui terdapat pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk mencapai target pembangunan tersebut. Namun, ia menyatakan optimistis karena sejumlah negara telah membuktikan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan serupa.
Optimisme itu, lanjutnya, harus diiringi pembenahan tata kelola keuangan negara. Prabowo mengungkapkan bahwa setelah melihat berbagai data dan angka perekonomian nasional, pemerintah menemukan persoalan kebocoran anggaran yang dinilainya perlu segera ditangani.
“Beberapa negara membuktikan mereka berhasil, dan setelah kita lihat angka-angka bangsa kita ternyata kita banyak kebocoran,” ungkapnya.
Prabowo kemudian menyampaikan perkiraan bahwa sekitar 30 persen kekayaan negara mengalami kebocoran. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan besarnya anggaran belanja pemerintah.
“Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia kurang lebih kesimpulannya adalah 30 persen kekayaan kita bocor. Artinya, 30 persen APBN kita bocor,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo mengungkapkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai besarnya porsi belanja barang dan jasa dalam APBN.
Menurut laporan yang diterimanya, sekitar sepertiga APBN dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dari komponen belanja tersebut, Prabowo menyebut sekitar 40 persen berpotensi tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya.
Ia kemudian memberikan ilustrasi perhitungan berdasarkan nilai belanja barang dan jasa yang diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun.
Jika 40 persen dari jumlah tersebut tidak efektif, maka nilai anggaran yang berpotensi terbuang mencapai sekitar Rp480 triliun atau hampir 30 miliar dolar AS.
“Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun, kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun. Itu adalah berapa, hampir USD 30 miliar. Hangus USD 30 miliar,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah menempatkan efisiensi belanja, pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta pembenahan tata kelola anggaran sebagai bagian penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, pemerintah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program-program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (bc/isl)