JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia mulai merumuskan tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung modernisasi penegakan hukum. Langkah ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) tersebut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026. Gagasan ini diprakarsai Direktur V pada JAM INTEL, Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum.
Dalam sambutan yang dibacakan Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sarjono Turin, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menilai pemanfaatan AI telah menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis data.
“Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” ujar Reda dalam sambutan tertulisnya.
Menurut Jamintel, pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem merupakan kebutuhan strategis organisasi yang sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Di lingkungan Kejaksaan, teknologi AI berpotensi dimanfaatkan untuk mengotomatisasi administrasi, menganalisis data berskala besar (big data), serta mendukung proses pengambilan keputusan. Pemanfaatannya juga diarahkan untuk mempercepat penyusunan dokumen penyidikan dan penuntutan, analisis hukum, hingga pelaporan intelijen.
Meski demikian, Reda mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam sektor penegakan hukum memiliki risiko serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum.
Sejumlah risiko yang perlu diantisipasi antara lain manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, serta kebocoran data rahasia.
Ia menilai belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan harus menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan sejak dini melalui pedoman tata kelola dan mekanisme mitigasi risiko.
“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” tegasnya.
AI Tidak Menggantikan Tanggung Jawab Jaksa
Reda menegaskan, pemanfaatan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan (decision support system), bukan pengganti pertimbangan dan tanggung jawab manusia.
Karena itu, setiap hasil analisis yang dihasilkan AI tetap harus melalui proses verifikasi oleh personel yang berwenang. Penggunaan teknologi tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan kelalaian ataupun pelanggaran hukum.
Personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan, maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup aspek administratif, etik, perdata, dan/atau pidana.
Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Jamintel meminta seluruh peserta FGD memberikan masukan strategis dalam penyusunan pedoman pemanfaatan AI sekaligus kurikulum literasi digital bagi personel Kejaksaan.
Penyusunan pedoman juga diharapkan melibatkan sinergi lintas lembaga, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS.
Melalui pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem, Kejaksaan diharapkan mampu menghadirkan pemanfaatan AI yang bijak, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, transformasi digital dapat memperkuat kualitas penegakan hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
FGD tersebut dihadiri Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Said Mirza Pahlevi, serta Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU.
Hadir pula Direktur I hingga Direktur V pada JAM INTEL, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan JAM INTEL, Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta, serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jabodetabek.
Sementara itu, Asisten Intelijen lainnya, Kasi V, Kajari, Kasi Intel, dan Kacabjari dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting. (bc/isl)