SURABAYA – Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang melibatkan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Ipda I Gusti Agus (IGA), kini dilimpahkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur.
IGA saat ini telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut.
Sebelumnya, IGA telah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polrestabes Surabaya. Namun, penanganan perkara internal tersebut kemudian dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan bahwa IGA saat ini telah ditempatkan di Patsus Polda Jatim.
“Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Bidpropam Polda Jawa Timur, benar bahwa saat ini anggota yang dimaksud telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di Polda Jawa Timur dalam rangka menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,” kata Jules saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (14/11/2026).
Mengenai kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada IGA, Jules menegaskan bahwa keputusan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Terkait kemungkinan sanksi, tentunya masih menunggu hasil pemeriksaan dan proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kami belum dapat menyampaikan bentuk sanksi sebelum adanya keputusan resmi,” jelasnya.
Berawal dari Penggerebekan di Hotel
Kasus ini bermula dari dugaan penggerebekan terhadap Ipda I Gusti Agus (IGA) bersama Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Angely Emitasari (AE), di sebuah kamar hotel di kawasan Oro-oro Ombo, Kota Batu, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.
Penggerebekan tersebut dilakukan setelah istri sah IGA berinisial EDA melaporkan keberadaan suaminya ke Polres Batu.
Peristiwa itu kemudian menjadi perhatian publik dan berujung pada pemeriksaan internal terhadap IGA terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai anggota Polri.
Sementara itu, AE juga mendapat sorotan terkait dugaan pelanggaran dalam kapasitasnya sebagai kepala desa. Dugaan tersebut berpotensi berimplikasi pada sanksi administratif, termasuk kemungkinan pemberhentian dari jabatan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap kedua pihak masih menjadi perhatian. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran serta konsekuensi hukum maupun administratif tetap menunggu hasil pemeriksaan oleh pihak berwenang. (bc/isl)