JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi momentum penting setelah RUU Perampasan Aset menunggu selama 18 tahun sejak pertama kali digagas pada 2008.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Turut mendampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Rapat dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset itu dihadiri atau diwakili sebanyak 361 anggota DPR dari total 573 anggota yang berasal dari seluruh fraksi.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan dan perjalanan legislasi rancangan undang-undang tersebut.
Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap pengesahan RUU tersebut.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna yang kemudian disusul ketukan palu pengesahan.
Dari unsur pemerintah, rapat paripurna turut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
Seluruh Fraksi Sepakat Tanpa Catatan
Pengesahan RUU Perampasan Aset ini merupakan tindak lanjut dari keputusan tingkat pertama dalam rapat pleno Komisi III DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut menghasilkan kesepakatan seluruh fraksi untuk membawa RUU Perampasan Aset ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
Dalam pandangan masing-masing, seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa catatan.
Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyampaikan bahwa RUU tersebut merupakan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat karena proses pembahasannya tertunda selama hampir dua dekade.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga menyebut pengesahan ini sebagai hasil kerja panjang Komisi III DPR periode 2024–2029 yang telah memulai proses pembahasan sejak September 2025.
Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad yang dinilainya konsisten mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut.
“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, pada Agustus 2025, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III DPR agar segera mempercepat pembentukan UU Perampasan Aset.
Mengatur Perampasan Aset dengan dan Tanpa Putusan Pidana
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset pada prinsipnya mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, baik melalui putusan pengadilan pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat pembahasan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026).
Secara garis besar, terdapat tujuh pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset.
Pertama, mengatur ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Kedua, mengatur jenis aset hasil tindak pidana yang dapat dirampas.
Ketiga, mengatur hukum acara perampasan aset melalui dua mekanisme, yakni conviction-based forfeiture atau perampasan aset berdasarkan putusan pidana dan non-conviction-based forfeiture atau perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana.
Keempat, mengatur pengelolaan dan pengawasan aset hasil perampasan melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.
Kelima, mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala serta akuntabel.
Keenam, mengatur sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Ketujuh, mengatur pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah dan DPR diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, memblokir, menyita, merampas, serta mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Pengesahan tersebut sekaligus menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya, serta memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (bc/isl)
