DPR RI Jadwalkan Pengambilan Keputusan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna Kamis Hari Ini

Nasional, Politik71 Dilihat
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026). Salah satu agenda utama rapat tersebut adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan agenda yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR RI, pembahasan RUU Perampasan Aset akan memasuki tahap akhir melalui pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Sebelumnya, pembicaraan tingkat I RUU tersebut telah rampung dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat itu, Komisi III menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke rapat paripurna guna memperoleh persetujuan akhir.

Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, juga menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan panitia kerja (Panja).

Habiburokhman menjelaskan, Panja telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Dalam proses pembahasan, terdapat sedikitnya sepuluh pokok materi penting yang menjadi perhatian DPR dan pemerintah.

Salah satu substansi yang diatur dalam RUU tersebut adalah mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui sarana teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Habiburokhman mencontohkan praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujarnya.

Selain itu, RUU Perampasan Aset juga menegaskan bahwa ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi lainnya mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan tersebut akan dilaksanakan oleh badan yang memiliki kompetensi untuk memastikan proses berjalan secara profesional dan akuntabel.

Ruang lingkup pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menyampaikan pandangan dan persetujuannya terhadap RUU Perampasan Aset.

Dengan rampungnya pembicaraan tingkat I, keputusan rapat paripurna DPR RI pada Kamis menjadi tahapan penting untuk menentukan kelanjutan pembentukan regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana tersebut. (a/isl)