Amir Hamzah: Prabowo Diingatkan Pilih Wapres dari Kalangan Sipil, Bukan Kader Gerindra

Nasional, Politik16 Dilihat

JAKARTA- Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan secara matang sosok calon Wakil Presiden (Wapres) apabila terjadi pergantian terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Amir, penentuan figur pengganti Wapres tidak boleh hanya didasarkan pada loyalitas politik kepada Presiden. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan aspek politik, keamanan, serta kepentingan nasional secara menyeluruh.

Amir berpandangan, figur yang nantinya diajukan Prabowo kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebaiknya berasal dari kalangan sipil, bukan militer aktif maupun purnawirawan TNI.

“Siapa pun yang diajukan ke MPR sebaiknya dari kalangan sipil, bukan TNI aktif maupun purnawirawan,” kata Amir, dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, pengisian jabatan Wapres berpotensi menjadi arena persaingan berbagai kepentingan politik. Terlebih, menurut dia, terdapat kekuatan ekonomi dan politik yang memiliki keterkaitan dengan kelompok oligarki, baik di dalam maupun luar negeri.

Amir juga menyoroti kemungkinan munculnya persoalan politik apabila Prabowo memilih kader Partai Gerindra untuk menduduki posisi Wapres.

Menurutnya, kader Gerindra yang menjadi Wapres berpotensi menghadapi serangan politik dari berbagai kelompok kepentingan. Dalam situasi tersebut, partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintahan belum tentu memberikan dukungan pembelaan.

“Kalau wakil presidennya dari Gerindra, ada aspek negatif yang harus diperhitungkan. Ketika ada serangan, partai-partai lain bisa merasa tidak memiliki kepentingan untuk membela. Mereka bisa saja membiarkan,” ujarnya.

Karena itu, Amir menilai Prabowo perlu memperhitungkan konsekuensi politik dari setiap pilihan. Jabatan Wapres, menurut pandangannya, tidak serta-merta memperkuat pemerintahan apabila figur yang dipilih justru berpotensi menciptakan jarak dengan partai-partai pendukung.

Sebaliknya, figur dari luar Gerindra dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk membangun keseimbangan politik dengan kekuatan partai lain dalam koalisi pemerintahan.

Amir menegaskan, pertimbangan memilih Wapres semestinya tidak berhenti pada kedekatan personal atau loyalitas terhadap Presiden, tetapi juga memperhatikan stabilitas pemerintahan dan kepentingan nasional dalam jangka panjang. (bc/isl)