Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dapat dilaksanakan pada 2027. Revisi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi pertahanan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan keamanan nasional.
Sebagai langkah awal, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama DPR RI akan membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk merumuskan materi perubahan undang-undang tersebut. Formulasi revisi ditargetkan selesai pada akhir 2026.
Rencana itu disampaikan Sjafrie saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” kata Sjafrie.
Menurut Sjafrie, UU Pertahanan Negara yang berlaku sejak 2002 perlu diperbarui karena sejumlah ketentuannya dinilai sudah tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan kebijakan pertahanan Indonesia.
Terlebih, UU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah lebih dahulu mengalami revisi. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan penyesuaian regulasi pertahanan agar tidak terjadi ketertinggalan dalam pengaturan kebijakan strategis.
“Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002,” ujarnya.
Strategi Pertahanan Defensif Jadi Usulan
Salah satu materi penting yang ingin dimasukkan dalam revisi UU Pertahanan adalah penegasan strategi pertahanan nasional yang bersifat defensif.
Sjafrie menjelaskan, Indonesia menjalankan strategi pertahanan yang berorientasi pada perlindungan wilayah, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Strategi tersebut bukan ditujukan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.
“Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain,” ungkapnya.
Ia menilai prinsip pertahanan defensif tersebut perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang agar menjadi landasan bagi penyelenggaraan kebijakan pertahanan Indonesia ke depan.
Rencana revisi itu telah dikonsultasikan kepada pimpinan DPR RI, termasuk Sufmi Dasco Ahmad dan Utut Adianto. Sjafrie menyebut Dasco memberikan respons positif terhadap rencana pembaruan regulasi tersebut.
DPR Diminta Perkuat Pengawasan Pertahanan
Selain membahas revisi UU Pertahanan, pertemuan tersebut juga menyinggung peran DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan program-program pertahanan pemerintah.
Sjafrie menekankan pentingnya keterlibatan Komisi I DPR RI dalam memantau perkembangan berbagai kegiatan pertahanan. Pengawasan legislatif dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyelaraskan pemikiran strategis pertahanan dengan mekanisme pelaksanaan kebijakan bersama DPR.
“Tadi kami melakukan interaksi untuk mensinkronisasikan pemikiran strategis yang berdasarkan aturan dan bagaimana kita mengimplementasikan dengan DPR RI agar supaya mekanisme sistem pertahanan ini berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Utut.
Melalui rencana revisi tersebut, pemerintah berharap regulasi pertahanan nasional dapat lebih adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis, sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan sistem pertahanan negara. (bc/isl)
