JAKARTA – Dunia politik Mongolia diguncang skandal dugaan korupsi yang menyeret Presiden Khurelsukh Ukhnaa. Presiden tersebut mengumumkan pengunduran dirinya setelah dituduh menerima keuntungan finansial sebesar US$25 juta atau sekitar Rp456 miliar dari proyek pembangunan jalur kereta api pemerintah pada 2019.
Tak hanya presiden, Wakil Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri Mongolia, Munkh-Erdene Dembereltseren, serta Kepala Sekretariat Kabinet, Enkhbayar Battumur, juga mengumumkan pengunduran diri mereka. Keduanya disebut turut terseret dalam tuduhan yang sama.
Tuduhan terhadap Khurelsukh dilontarkan Nyambaatar Khishgee, mantan wali kota Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia. Ia menuding presiden memperoleh uang terkait proyek pembangunan jalur kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait.
Nyambaatar merupakan politisi dari Partai Rakyat Mongolia (MPP), partai yang sama dengan Khurelsukh, tetapi berasal dari faksi berbeda.
Menurut tuduhan tersebut, kontrak proyek senilai besar itu diberikan pada 2019 kepada Bodi International LLC, salah satu konglomerat terbesar di Mongolia, ketika Khurelsukh masih menjabat sebagai perdana menteri.
Proses penunjukan perusahaan tersebut dipersoalkan karena diduga dilakukan tanpa melalui tender kompetitif. Khurelsukh kemudian dituduh menerima uang suap sebesar US$25 juta dari proyek tersebut.
Menghadapi tuduhan itu, Khurelsukh membantah telah melakukan korupsi. Dalam pernyataannya kepada publik pada Selasa (17/11/2026), ia mengatakan reputasinya telah diserang selama lebih dari sebulan.
“Saya tidak pernah mencuri dari rakyat atau negara saya,” kata Khurelsukh sebagaimana dikutip Associated Press.
Ia juga menegaskan akan menyerahkan jabatannya sebagai presiden dan kembali menjadi warga negara biasa. Khurelsukh menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak penyelidik guna mengungkap kebenaran tuduhan tersebut.
Sementara itu, Bodi International LLC membantah telah memberikan suap dalam bentuk uang tunai kepada pejabat tinggi pemerintah maupun pegawai negeri. Perusahaan tersebut menyebut tuduhan yang dialamatkan kepadanya bersifat mencemarkan nama baik dan menegaskan tidak melakukan pelanggaran.
Parlemen Setujui Pengunduran Diri
Perkembangan politik Mongolia semakin menarik perhatian setelah parlemen negara tersebut, State Great Khural, menggelar pemungutan suara pada Kamis (19/11/2026).
Parlemen akhirnya menyetujui pengunduran diri Khurelsukh dengan perolehan suara 96 mendukung dan delapan menolak.
Dengan persetujuan tersebut, pengunduran diri Khurelsukh resmi berlaku. Ketua parlemen akan mengambil alih tugas sebagai presiden sementara hingga proses pemilihan presiden berikutnya dilaksanakan.
Sesuai ketentuan yang berlaku, pemilihan presiden pengganti harus digelar dalam waktu empat bulan.
Dinilai Bisa Menjadi Langkah Politik
Di tengah kontroversi tersebut, sejumlah pengamat melihat pengunduran diri Khurelsukh tidak semata-mata sebagai respons terhadap tuduhan korupsi, tetapi juga memiliki dimensi politik.
Dosen Universitas Nasional Mongolia, Munkh-Erdene Gantulga, menilai keputusan tersebut berpotensi membangun citra positif Khurelsukh di mata masyarakat.
Menurutnya, pengunduran diri dapat membuat Khurelsukh terlihat sebagai sosok yang mengutamakan kepentingan negara dan bersedia menghadapi proses penyelidikan.
Gantulga juga mengingatkan bahwa Khurelsukh pernah mengambil langkah serupa pada Januari 2021, ketika mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri untuk membuka jalan menuju pencalonan presiden.
Enam bulan kemudian, ia berhasil memenangkan pemilihan presiden.
Namun, Partai Rakyat Mongolia yang berkuasa tengah menghadapi persoalan konflik internal. Dalam periode sembilan bulan, Mongolia bahkan sempat mengalami pergantian tiga perdana menteri.
Situasi tersebut memperlihatkan persaingan antarfaksi di dalam partai penguasa semakin terbuka.
Ancaman Membongkar Dugaan Korupsi Lain
Ketegangan politik juga belum mereda setelah Nyambaatar menyampaikan pernyataan melalui akun Facebook miliknya.
Ia mengaku merasa diikuti oleh sejumlah orang yang mencurigakan dan memperingatkan Khurelsukh agar tidak melakukan operasi terselubung di wilayah negara lain.
Nyambaatar bahkan mengancam akan membuka dugaan praktik korupsi lain yang selama ini, menurutnya, disembunyikan dengan alasan rahasia negara.
“Saya akan membongkar lebih banyak tindakan pencurian dan korupsi yang tak terbayangkan, yang selama ini disembunyikan dengan kedok rahasia negara,” ujarnya dalam siaran langsung.
Mantan wali kota tersebut dilaporkan sedang berada di luar negeri.
Pengunduran diri presiden dan dua pejabat pemerintahan itu kini menjadi bagian dari perkembangan politik besar di Mongolia. Meski demikian, tuduhan penerimaan suap terhadap Khurelsukh masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan hukum. Khurelsukh maupun Bodi International telah membantah tuduhan tersebut. (bc/isl)
