MEDAN – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, mempertanyakan konsistensi sikap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan konservasi Gunung Sibayak.
Pernyataan tersebut disampaikan Azhari menyusul viralnya video sidak Bobby pada 18 November 2026. Dalam video itu, Bobby terlihat meluapkan kemarahan atas pembukaan akses jalan selebar enam meter yang dinilai berpotensi merusak ekosistem kawasan Gunung Sibayak.
Namun, menurut Azhari, persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari kemarahan gubernur di lapangan. Publik juga perlu mengetahui rekam jejak perizinan, proses pengelolaan kawasan, serta pihak-pihak yang berada di balik perusahaan pengelola objek wisata tersebut.
Ia bahkan mempertanyakan apakah kemarahan Bobby benar-benar mencerminkan ketegasan dalam penegakan aturan atau justru hanya menjadi respons sesaat di hadapan kamera.
Soroti Kehadiran Bobby dalam Peresmian Pengelola
Azhari mengingatkan bahwa Bobby Nasution sebelumnya pernah menghadiri acara peresmian PT Pariban Sibayak Zilena sebagai pengelola kawasan objek wisata Gunung Sibayak.
Acara yang berlangsung di Simpang Tiga Gunung Sibayak, Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, pada 21 Oktober 2023 itu juga dihadiri Bupati Karo Cory Sebayang dan sejumlah pejabat terkait, termasuk Topan Obaja Ginting. Kegiatan tersebut turut diisi dengan aktivitas offroad.
Menurut Azhari, kehadiran Bobby dalam agenda peresmian tersebut menjadi bagian penting yang harus dijelaskan kepada masyarakat ketika kini muncul persoalan pembukaan akses jalan di kawasan yang sama.
“Aneh apabila kemarahan tersebut diarahkan sepenuhnya kepada staf Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Secara administratif dan historis, agenda pembenahan kawasan tersebut sudah berjalan sejak peresmian pengelola,” ujar Azhari.
Ia menjelaskan, kegiatan pengembangan kawasan oleh perusahaan tersebut disebut mengacu pada skema Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PBPSWA).
Rencana pengembangan usaha itu mencakup pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, termasuk vila dan restoran, dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah. Konsep pengelolaannya disebut-sebut mengadopsi model wisata alam seperti Gunung Bromo dan Tangkuban Perahu.
LIPPSU Soroti Dugaan Relasi Kepemilikan Perusahaan
Tidak hanya mempertanyakan proses perizinan, LIPPSU juga menyoroti struktur kepemilikan dan kepengurusan PT Pariban Sibayak Zilena berdasarkan penelusuran data akta notaris yang dihimpun lembaga tersebut.
Azhari menyebut terdapat sejumlah nama dalam struktur perusahaan yang menurut penelusuran LIPPSU diduga memiliki hubungan kekerabatan maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di Sumatera Utara.
Beberapa nama yang disoroti antara lain:
- Rizky Ichsan Putra Liany, SH, tercatat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham terbesar. Azhari menyebut yang bersangkutan diduga memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu Bobby Nasution.
- Guruh N.M. Ginting, menjabat direktur dan disebut sebagai pemegang saham terbesar kedua. Ia diklaim memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.
- Ardian Surbakti, menjabat Komisaris Utama dan saat ini disebut sebagai Direktur Utama PDAM Tirtanadi.
- Kristian Eme Mula Ginting, menjabat Direktur Utama dan terlihat mendampingi Bobby Nasution ketika melakukan sidak di lapangan.
Selain itu, Azhari juga menyinggung sosok Romelo, yang disebut sebagai panitia pelaksana kegiatan Sibayak Mountain Enduro. Menurutnya, sosok tersebut memiliki kedekatan personal dengan Ardian Surbakti.
LIPPSU menilai berbagai informasi mengenai struktur perusahaan dan relasi antarpihak tersebut perlu diperiksa secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Desak Audit Izin dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan
Atas sejumlah temuan tersebut, Azhari meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak berhenti pada tindakan sidak dan teguran kepada petugas di lapangan.
Menurutnya, pemerintah harus membuka secara transparan proses penerbitan izin PBPSWA, dasar hukum pembukaan akses jalan, serta kesesuaian seluruh aktivitas pembangunan dengan ketentuan perlindungan kawasan konservasi.
“Publik membutuhkan kejelasan hukum dan audit menyeluruh terhadap penerbitan izin PBPSWA serta aktivitas pembukaan lahan di Gunung Sibayak, bukan sekadar respons emosional di hadapan kamera,” tegasnya.
Ia menilai, apabila memang ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Seluruh pihak yang terlibat, baik dalam proses perizinan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumut, maupun manajemen PT Pariban Sibayak Zilena mengenai tudingan tersebut, termasuk rincian struktur kepemilikan saham dan proses penerbitan izin pembukaan akses jalan.
Transparansi menjadi penting agar sidak di kawasan Gunung Sibayak tidak berhenti sebagai tontonan kemarahan pejabat, tetapi benar-benar berujung pada pengungkapan persoalan dan penegakan hukum yang adil. (nz/isl)
