Eksepsi Kasus Korupsi Alkes MOT RSUD Soekarno, Penasihat Hukum Ungkap Tujuh Kejanggalan Dakwaan JPU

Hukum17 Dilihat

PANGKALPINANG — Tim penasihat hukum terdakwa Hendy mengungkap tujuh poin keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberatan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jumat (20/11/2026), melalui nota keberatan atau eksepsi yang ditujukan kepada majelis hakim.

Tiga terdakwa, yakni Hendy, Holpi, dan Drs. Apipi, hadir dalam persidangan. Tim penasihat hukum Hendy terdiri dari Hangga Oktafandany, S.H., Tanwin, S.H., dan Dr. Wari Kartika Sari, S.H., bersama lima anggota tim hukum lainnya.

Dalam persidangan, Hangga Oktafandany menilai surat dakwaan JPU belum memenuhi ketentuan penyusunan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, khususnya mengenai syarat kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan uraian perbuatan.

Ada tujuh pokok keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum kepada majelis hakim.

Pertama, surat dakwaan dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

Kedua, tim hukum mempersoalkan konstruksi kerugian keuangan negara yang dicantumkan dalam dakwaan. Mereka menilai belum terdapat dasar kerugian negara yang sah sebagaimana diuraikan oleh JPU.

Ketiga, terdapat dugaan kekeliruan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Menurut penasihat hukum, terdakwa bukan pihak yang memiliki kewenangan atas perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Keempat, dakwaan dinilai mencampuradukkan dua proyek berbeda ke dalam satu konstruksi perkara.

Kelima, tim hukum menyebut bangunan EOT (Engineering, Operating Theatre) secara fisik nyata dan berdiri, sehingga keberadaannya perlu menjadi bagian dari penilaian terhadap perkara.

Keenam, perubahan perencanaan proyek disebut dilakukan oleh pihak lain, bukan oleh terdakwa Hendy.

Ketujuh, persoalan kerusakan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut dinilai lebih berkaitan dengan aspek teknis daripada perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Persoalkan Dasar Kerugian Negara

Selain tujuh poin tersebut, tim penasihat hukum juga menyoroti dalil kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan.

Mereka menilai konstruksi kerugian negara yang disampaikan JPU justru bertentangan dengan hasil pemeriksaan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Persoalan ini menjadi salah satu bagian penting dalam eksepsi karena berkaitan dengan pembuktian unsur kerugian keuangan negara yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi tersebut.

Berdasarkan seluruh keberatan yang disampaikan, tim penasihat hukum memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi mereka.

Mereka meminta surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, serta memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan hak-haknya dipulihkan.

Tim Hukum Terdakwa Lainnya Turut Ajukan Keberatan

Dalam persidangan yang sama, tim penasihat hukum terdakwa lainnya juga menyampaikan sejumlah keberatan terhadap surat dakwaan JPU.

Mereka menilai uraian mengenai perbuatan masing-masing terdakwa belum dirumuskan secara tegas. Selain itu, dakwaan dianggap belum menjelaskan secara memadai kontribusi masing-masing pihak dalam perbuatan yang dituduhkan.

Tim hukum juga mempersoalkan ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara dengan konstruksi dakwaan. Bahkan, hubungan antara dana yang masih berada dalam rekening perusahaan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan dinilai belum dijelaskan secara memadai oleh JPU.

Menanggapi penyampaian eksepsi tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum meminta waktu satu minggu untuk menyusun tanggapan.

Majelis hakim kemudian menetapkan persidangan berikutnya digelar tujuh hari mendatang dengan agenda mendengarkan jawaban JPU atas nota keberatan para terdakwa.

Dengan demikian, proses persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan MOT RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno masih berlanjut.

Tanggapan JPU dan pertimbangan majelis hakim terhadap seluruh keberatan tersebut akan menjadi tahapan penting dalam menentukan kelanjutan pemeriksaan perkara.

Perlu ditegaskan, seluruh poin yang disampaikan penasihat hukum merupakan argumentasi pembelaan melalui eksepsi. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan proses dan ketentuan hukum yang berlaku. (bc/isl)