Cak Imin: Pendapatan Negara Seharusnya Tidak Hanya Mengandalkan Pajak

Nasional, Politik30 Dilihat

JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berpandangan bahwa penerimaan negara seharusnya tidak terlalu bergantung pada pajak. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat menjadi sumber utama pendapatan negara apabila dikelola secara optimal dan benar.

Cak Imin menilai, pengelolaan SDA yang baik bahkan berpotensi membantu pemerintah membayar utang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak.

“Mestinya pendapatan negara tidak hanya mengandalkan pajak. Sebetulnya 2 provinsi saja SDA-nya dikelola benar, maka bisa menutup utang dan mengurangi pendapatan dari pajak,” ujar Muhaimin, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Ia menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan langkah restart untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan distribusi kekayaan yang selama ini menjadi persoalan di Indonesia.

Menurut Muhaimin, ketimpangan tersebut terlihat dari konsentrasi kekayaan nasional yang disebutnya dikuasai oleh segelintir orang.

“Hanya 50 orang yang menguasai lebih dari 60% kekayaan Indonesia. Hanya 50 orang, yang kaya itu-itu saja, yang lain jauh [di bawah],” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana memperbesar peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Muhaimin menyebut Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar 70% penguasaan SDA berada di tangan negara, sementara 30% lainnya dapat dikelola pihak swasta.

Kebijakan tersebut, menurutnya, diharapkan mampu memastikan kekayaan alam memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

“Indonesia kaya lagi, pajak tidak terlalu penting, yang penting kekayaan alam segera nyaur utang dan membiayai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara ini,” kata Muhaimin.

Ia juga mengaitkan pelaksanaan arahan tersebut dengan pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto.

“Pak Prabowo minta 70% dikuasai negara, 30% dikuasai swasta supaya kekayaan tidak menumpuk di 50 orang. Itu sudah perintah, bahkan perintahnya sudah di tingkat kapolri, karena kapolrinya baru. Kalau kapolrinya enggak baru, enggak bisa jalan ini,” ujarnya.

Pajak Masih Menjadi Penopang Utama APBN

Sebagai gambaran, pajak masih menjadi komponen terbesar dalam struktur penerimaan negara. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun atau sekitar 74,7% dari total target pendapatan negara yang mencapai Rp3.153,6 triliun.

Pernyataan Cak Imin tersebut menempatkan optimalisasi pengelolaan SDA sebagai salah satu gagasan untuk memperkuat kemandirian fiskal negara. Namun, realisasinya akan sangat bergantung pada tata kelola, transparansi, pengawasan, serta kemampuan negara memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat. (bc/isl)