PONTIANAK – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan menuntut hukuman mati terhadap Muhammad Riza Chalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Opsi tersebut dipertimbangkan dengan melihat besarnya kerugian negara serta dampak perkara yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026).
“Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun,” ujar Kuntadi.
Ia menegaskan, tuntutan hukuman mati dapat dipertimbangkan sepanjang seluruh persyaratan hukum untuk penerapannya terpenuhi.
“Dan selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati,” katanya.
Menurut Kuntadi, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan Kejagung dalam mengkaji kemungkinan tuntutan maksimal tersebut. Selain besarnya kerugian negara, perkara ini berkaitan dengan sektor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat serta stabilitas perekonomian nasional.
Kejagung juga menyoroti dugaan praktik korupsi yang disebut berlangsung dalam rentang waktu panjang dan melibatkan jaringan yang luas. Karena itu, penanganan perkara dinilai membutuhkan upaya serius untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
Faktor lainnya adalah keberadaan tersangka yang hingga kini belum berhasil ditangkap. Riza Chalid diketahui telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Agustus 2025.
“Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal,” kata Kuntadi.
Persidangan In Absentia Jadi Opsi
Seiring belum tertangkapnya Riza Chalid, Kejagung juga membuka kemungkinan perkara tersebut disidangkan secara in absentia, yakni persidangan tanpa kehadiran terdakwa.
Mekanisme tersebut dikenal dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan itu memungkinkan pemeriksaan perkara korupsi tetap dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa apabila persyaratan yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi.
Dengan demikian, keberadaan tersangka di luar negeri tidak serta-merta menghentikan proses hukum apabila mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Saat ini, penyidik dan penuntut umum Kejagung masih melanjutkan penanganan perkara, termasuk merampungkan berkas serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melacak keberadaan Riza Chalid.
Kejagung juga mengkaji penerapan ketentuan pemberatan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam perkara tersebut.
Meski demikian, kemungkinan tuntutan hukuman mati maupun persidangan in absentia tetap harus didasarkan pada pembuktian dan pemenuhan seluruh ketentuan hukum yang berlaku. (bc/isl)
