JAKARTA – Rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Badan Pengelola Investasi Danantara masih belum mendapat tanggapan tegas dari pihak Danantara.
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memilih irit bicara saat dimintai konfirmasi terkait rencana tersebut. Ia justru mengarahkan pertanyaan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
“Mungkin ditanyakan saja ke Kementerian Keuangan,” ujar Rosan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai komunikasi atau pembahasan khusus dengan Kementerian Keuangan, Rosan tidak memberikan penjelasan rinci. Ia hanya memastikan operasional PNM tetap berjalan normal di bawah pengelolaan Danantara. “Kami berjalan seperti biasa,” katanya singkat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan adanya opsi pertukaran aset antara PNM dengan PT Geo Dipa Energi (Persero), yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Menurutnya, pembahasan awal dengan pihak Geo Dipa telah dilakukan, meski belum menghasilkan keputusan final. “Sudah sempat diskusi soal kemungkinan tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih dibicarakan lagi. Yang jelas, fokusnya bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengambil alih PNM,” ujarnya di Jakarta.
Geo Dipa merupakan BUMN dengan status Special Mission Vehicle (SMV) yang bergerak di sektor energi panas bumi, mendukung pengembangan listrik ramah lingkungan di Indonesia.
Lebih lanjut, Purbaya menyebut rencana pengambilalihan PNM telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam skema yang disiapkan, PNM akan diarahkan menjadi bank khusus UMKM di bawah Kementerian Keuangan, yang berperan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus membangun ekosistem pendukung UMKM secara terintegrasi.
“Nantinya akan ada pembinaan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit dalam satu ekosistem,” jelas Purbaya.
Hingga kini, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final terkait skema pengambilalihan maupun pertukaran aset yang akan dilakukan. (bc)