JAKARTA– Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu kekhawatiran luas terhadap stabilitas ekonomi global. Langkah tersebut diambil setelah serangan udara yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat ke wilayah Iran pada akhir Februari 2026, yang meningkatkan ketegangan militer di kawasan Teluk.
Otoritas Iran memperingatkan kapal-kapal internasional agar tidak melintasi perairan tersebut untuk sementara waktu. Situasi ini dinilai berisiko besar karena Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global serta hampir sepertiga perdagangan gas alam cair (LNG) melintasi perairan strategis tersebut setiap hari.
Pengamat ekonomi menilai, gangguan di jalur vital itu berpotensi langsung mendongkrak harga minyak dunia. Indonesia, sebagai negara yang masih mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah besar, dipastikan ikut terdampak. Kenaikan harga energi global akan meningkatkan beban subsidi pemerintah, terutama untuk BBM dan listrik.
Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Prof. Rahma Gafmi menegaskan, Selat Hormuz bukan sekadar jalur perairan biasa, melainkan titik cekik ekonomi global. Gangguan di kawasan tersebut akan memicu efek domino ke berbagai negara.
“Jika Selat Hormuz ditutup, maka akan berdampak besar pada pasokan minyak global. Ini bisa menyebabkan kenaikan harga minyak dan mengganggu ekonomi global,” ujar Rahma, dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Tekanan terhadap anggaran negara bisa semakin berat apabila lonjakan harga berlangsung lama. Pemerintah berpotensi harus menyesuaikan kebijakan fiskal, termasuk kemungkinan mengalihkan sebagian anggaran pembangunan untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat.
“Ini bisa memaksa Pemerintah untuk merealokasi anggaran pembangunan ke arah perlindungan sosial,” tuturnya.
Selain tekanan fiskal, gejolak global juga bisa berdampak pada nilai tukar rupiah. Ketidakpastian di pasar internasional biasanya memicu arus keluar modal dari negara berkembang. Jika hal ini terjadi, rupiah berpotensi melemah signifikan terhadap dolar AS, yang kemudian dapat memicu kenaikan harga barang impor dan bahan baku industri.
“Pelemahan rupiah bisa makin dalam, bahkan bisa mencapai Rp 17.000 per dolar AS,” ucap Rahma.
Ketergantungan sektor manufaktur terhadap bahan impor membuat dampak pelemahan rupiah semakin terasa. Biaya produksi bisa meningkat dan berujung pada kenaikan harga barang di dalam negeri, sehingga memperbesar tekanan inflasi.
Dari sisi keamanan, instabilitas di Timur Tengah juga dinilai perlu diwaspadai. Ketegangan yang berlarut-larut berpotensi memunculkan dampak tidak langsung, termasuk meningkatnya aktivitas kelompok radikal lintas negara.
“Instabilitas di Timur Tengah bisa memicu gerakan radikal transnasional. Sentimen anti-Barat yang meningkat bisa dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk mengaktifkan kembali sel-sel tidur di Asia Tenggara,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif. Dia menyarankan Pemerintah melakukan empat hal. Pertama, memperkuat fondasi ekonomi domestik, khususnya di sektor energi, guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Kedua, melakukan diversifikasi energi melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) agar ketergantungan pada minyak dan gas bisa ditekan.
“Ketiga, diplomasi aktif. Yaitu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan organisasi internasional untuk mendorong penyelesaian damai konflik,” sarannya.
Keempat, penguatan keamanan nasional. Termasuk kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman radikalisme dan terorisme.
Sementara itu, Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) mengingatkan bahwa ketergantungan impor BBM yang telah melampaui 50 persen membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global.
Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira menegaskan, peran vital Selat Hormuz dalam perdagangan energi global. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz.
“Setiap eskalasi di kawasan tersebut akan berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi,” kata Anggawira, dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Ia menyarankan peningkatan cadangan operasional BBM, optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik seperti batu bara dan gas bumi untuk pembangkit listrik, pengamanan kontrak LNG jangka panjang, serta pembentukan satuan tugas khusus guna memantau perkembangan konflik dan dampaknya terhadap pasokan energi nasional.
Di tengah ketidakpastian global, menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dinilai menjadi kunci untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan dunia usaha.
“Transisi energi tetap penting. Namun dalam situasi konflik global, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri nasional,” tandas Sekretaris Jenderal HIPMI ini. (rm/isl)