JAKARTA – Pemerintah menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya berfungsi sebagai toko sembako, tetapi akan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari klinik desa, apotek hingga gudang penyimpanan berpendingin (cold storage).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan KDKMP dirancang sebagai offtaker komoditas hasil pertanian dan perikanan, simpul logistik desa, penyalur berbagai subsidi pemerintah, sekaligus penggerak program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Di tingkat desa, koperasi juga menghadirkan unit usaha seperti toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek, hingga gudang penyimpanan atau cold storage yang terhubung dengan BUMN dan mitra strategis lainnya,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, pemerintah terus mempercepat pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dari tingkat desa.
Zulhas optimistis, apabila seluruh koperasi tersebut telah beroperasi secara optimal, maka keberadaannya akan memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, memperpendek rantai distribusi pangan, serta meningkatkan efisiensi tata niaga hasil produksi masyarakat.
Selain memperkuat perekonomian desa, koperasi juga diharapkan menjadi pusat pelayanan ekonomi yang mampu memberikan kemudahan akses pembiayaan, layanan kesehatan dasar, serta penyimpanan hasil panen maupun tangkapan ikan melalui fasilitas cold storage.
Pemerintah mencatat perkembangan pembentukan KDKMP menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga saat ini terdapat 83.382 koperasi yang telah berbadan hukum, 79.707 koperasi telah memiliki akun Simkopdes, dan 60.801 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pada Agustus 2026, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan 35.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (r/isl)