MEDAN – Pengangkatan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara Faisal Hasrimy menjadi tanda tanya besar di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, latar belakang mantan Pj Bupati Langkat ini tidak sesuai dengan posisi yang diembannya saat ini.
Salah satu kritikan bahkan penolakan datang dari Ketua DPP Forum komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP), Bachtiar.
Menurutnya, penetapan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut syarat kepentingan.
Sebab, Faisal Hasrimy yang memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan (IPDN), dinilai tak berkompeten menduduki jabatan Pratama di bidang kesehatan.
Karenanya, kinerja Pansel (Panitia Seleksi) pun dipertanyakan. Tudingan ‘main mata’ pun mencuat terkait penetapan tersebut.
“Ada apa ini? Kenapa bukan sosok yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan yang ditempatkan di posisi itu (Kadis Kesehatan). Apa lagi ini menyangkut soal dinas yang berkaitan dengan nyawa orang banyak. Ada apa dengan Pansel? Jadi, patut kita duga telah terjadi konspirasi dalam penetapan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut,” sesalnya.
Untuk itu, lanjut Bachtiar, FKMPP meminta kepada Pj Gubsu Agus Fatoni untuk mengevaluasi penetapan Faisal Hasrimy sebagai Kadis Kesehatan Sumut.
“Bukan hanya di dinas kesehatan saja, kita juga meminta kepada Pj Gubsu untuk mengevaluasi penempatan Pejabat Tinggi Pratama di OPD lainnya, sesuai kompetensinya,” Bachtiar, menyarankan.
Seperti diketahui, Pansel telah mengumumkan hasil akhir lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut. Hasilnya, Muhammad Faisal Hasrimy yang merupakan Pj Bupati Langkat dinyatakan lebih unggul dari 2 peserta lainnya.
Hal itu diketahui dari surat pengumuman yang diunggah di website resmi Pemprov Sumut. Surat pengumuman itu bernomor: 027/PANSEL-SELTER/X/2024 yang ditandatangani oleh Sekda Sumut sekaligus Ketua Pansel Arief S Trinugroho.
“Tentang hasil akhir peserta seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” demikian tertulis dalam surat yang dilihat, Sabtu (5/10/2024) lalu.
Bachtiar pun menegaskan, bila Pj Gubsu memaksakan tetap melantik orang yang tidak sesuai dengan kompetensi, pihaknya akan menggelar aksi besar-besar untuk menolaknya. (Bj)