Kejati Lampung Periksa 83 Kepala Sekolah, Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah Diusut

Hukum20 Dilihat

LAMPUNG TENGAH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam perkembangan penyidikan, tim penyidik Kejati Lampung telah memeriksa sebanyak 83 orang saksi yang berasal dari kalangan kepala sekolah. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Selasa (17/11/2026) di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.

Pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program revitalisasi, mekanisme pengelolaan kegiatan, serta dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik pemerasan yang berkaitan dengan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Sebelum memeriksa puluhan kepala sekolah itu, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi pada 12 November 2026.

Tidak hanya melakukan pemeriksaan saksi, tim penyidik Kejati Lampung sebelumnya juga menggelar penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi pada 10 November 2026.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang, serta bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan kepentingan penyidikan.

Seluruh barang yang diamankan akan ditelaah dan dikaitkan dengan keterangan para saksi guna memperjelas konstruksi perkara serta mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan.

Kejati Lampung menegaskan bahwa proses penanganan perkara masih berada pada tahap pendalaman alat bukti. Penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akan didasarkan pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut program revitalisasi fasilitas pendidikan yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi sekolah dan peserta didik.

Pengusutan perkara tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran pendidikan digunakan sesuai peruntukannya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat informasi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut. (bc/isl)