Menaker Terbitkan Pedoman Pengupahan 2027, Gubernur Diminta Pertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak

Nasional, Politik23 Dilihat

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Dalam pedoman tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Pedoman itu disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.

Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum tidak boleh hanya bertumpu pada satu indikator. Pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pekerja atau buruh dengan keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker yang diterima redaksi, Kamis (19/11/2026).

Formula Penghitungan Upah Minimum 2027

Menaker menjelaskan, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1.

Menurut Yassierli, nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya harus memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Penetapan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK.

Dengan demikian, Dewan Pengupahan memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi ekonomi dan karakteristik ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Data KHL Jadi Pertimbangan Utama

Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027.

Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis.

Yassierli mengatakan, penggunaan data KHL bertujuan memastikan kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kebutuhan nyata pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak,” jelasnya.

Gubernur Wajib Tetapkan UMP dan UMSP

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Untuk upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, atau mempunyai tuntutan pekerjaan lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi tertentu.

Pemerintah juga mengatur bahwa besaran UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP. Begitu pula UMSK harus lebih tinggi daripada UMK.

Batas Waktu Penetapan Upah Minimum 2027

Menaker mengingatkan seluruh gubernur agar mematuhi jadwal penetapan upah minimum tahun 2027.

Berikut tenggat waktu penetapannya:

  • UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026.

  • UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.

  • UMK ditetapkan paling lambat 25 November 2026.

  • UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Yassierli berharap seluruh gubernur segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di daerah masing-masing agar proses penetapan upah minimum berjalan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah ditetapkan oleh gubernur.

Adapun upah bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Namun, kesepakatan tersebut harus memenuhi ketentuan, yakni paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. (bc/isl)